Pojok NTB – BKOW NTB melakukan studi tiru ke Kota Mojokerto untuk mempelajari strategi percepatan penurunan stunting yang dinilai berhasil menekan angka stunting hingga 0,92 persen pada April 2026. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, Rabu (13/5).
Rombongan BKOW NTB diterima di Pendopo Sabha Mandala Madya Kota Mojokerto oleh Wali Kota Mojokerto bersama jajaran pemerintah daerah dan organisasi perempuan Jawa Timur. Pertemuan itu menjadi ajang berbagi pengalaman terkait strategi penanganan stunting yang dinilai efektif dan terukur.
Dalam pemaparannya, Pemerintah Kota Mojokerto menjelaskan keberhasilan menurunkan prevalensi stunting dari 4,84 persen pada 2021 menjadi 0,92 persen pada 2026 didukung penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, hingga pendampingan keluarga secara intensif.
Umi Dinda menilai sejumlah pendekatan yang diterapkan Mojokerto sebenarnya juga sudah dijalankan di NTB. Namun, ada beberapa penguatan yang dianggap menarik untuk direplikasi, terutama pola pendampingan yang menyentuh langsung keluarga hingga tingkat kelurahan dan rumah tangga.
“Yang menarik di Mojokerto adalah penguatan koordinasi lintas sektor sampai menyentuh langsung keluarga. Pendampingan dilakukan secara intensif dan terukur, sehingga intervensi tidak berhenti di tingkat program, tetapi benar-benar sampai kepada anak dan keluarga yang membutuhkan,” ujar Umi Dinda.
Menurutnya, keberhasilan Mojokerto tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi juga lahir dari kolaborasi kuat lintas OPD dan dukungan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, masyarakat, hingga BAZNAS.
Selain memperkuat regulasi melalui 27 aturan terkait percepatan penurunan stunting, Pemkot Mojokerto juga memperkuat dukungan anggaran dengan melibatkan 13 hingga 18 OPD setiap tahun. Berbagai inovasi berbasis masyarakat turut dijalankan, mulai dari pemberian makanan lengkap bagi balita stunting, pendampingan ibu hamil, gerakan remaja sehat, hingga pengelolaan sampah organik untuk mendukung pemenuhan gizi keluarga.
Kepala Dinas Kesehatan NTB dan Kepala Dinas Sosial P3A NTB yang turut mendampingi kunjungan tersebut menilai pendekatan Mojokerto menunjukkan pentingnya integrasi program, monitoring dan evaluasi yang kuat, serta keberlanjutan intervensi berbasis keluarga.
Umi Dinda menegaskan penanganan stunting membutuhkan kerja bersama lintas sektor agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Stunting tidak bisa ditangani secara sektoral. Dibutuhkan kerja kolaboratif, pendampingan yang konsisten, serta keberpihakan anggaran agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Melalui studi tiru tersebut, BKOW NTB berharap berbagai praktik baik yang diterapkan di Mojokerto dapat menjadi referensi untuk mempercepat penurunan stunting sekaligus meningkatkan kualitas generasi masa depan di NTB.
