Pojok NTB – Pemerintah Provinsi NTB bersama Badan Gizi Nasional (BGN) RI menunjukkan keseriusan dalam memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke wilayah pinggiran. Komitmen itu terlihat dalam suasana santai namun penuh makna saat Kepala BGN RI, Dadan Hindayana makan siang bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Mataram, Rabu (12/5/2026).
Di tengah sajian khas Lombok seperti sate Rembiga, ayam Taliwang, telur goreng, dan plecing kangkung, perbincangan hangat berlangsung mengenai perjalanan dan tantangan pelaksanaan Program MBG di Indonesia. Pertemuan tersebut juga dihadiri Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik dan Ketua Satgas MBG NTB Fathul Ghani.
Suasana cair penuh keakraban justru memperlihatkan kesungguhan pemerintah dalam memastikan layanan pangan bergizi dapat benar-benar dirasakan masyarakat. Bahkan, obrolan ringan soal cita rasa kangkung Lombok sempat mencairkan suasana sebelum diskusi berkembang ke persoalan pelayanan publik berskala nasional.
Kepala BGN RI Dadan Hindayana mengakui perjalanan Program MBG tidak mudah sejak awal dijalankan. Sebagai lembaga baru dengan program berskala besar, BGN menghadapi berbagai tantangan, mulai dari percepatan pelaksanaan hingga tingginya ekspektasi masyarakat.
“Kalau pemerintah harus membangun dapur sendiri semuanya, tentu akan berat dan membutuhkan waktu lama. Sementara Presiden meminta program ini segera berjalan. Dari situlah lahir pola kemitraan bersama masyarakat melalui yayasan,” ungkap Dadan.
Ia menegaskan kritik dan sorotan publik menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan program. Menurutnya, pelayanan publik berskala nasional memang membutuhkan evaluasi berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa Pemprov NTB sejak awal berupaya mempercepat pelaksanaan Program MBG melalui konsolidasi bersama pemerintah kabupaten/kota.
Hasilnya, NTB kini menjadi salah satu daerah dengan progres pelaksanaan MBG terbaik secara nasional. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional per 9 Mei 2026, NTB telah memiliki 820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Program tersebut juga melibatkan 39.023 relawan dan telah menjangkau 1.832.808 penerima manfaat di seluruh NTB. Kabupaten Lombok Timur menjadi wilayah dengan jumlah SPPG terbanyak yakni 258 unit, disusul Lombok Tengah 179 unit dan Lombok Barat 126 unit.
Capaian itu mendapat apresiasi langsung dari Kepala BGN RI yang menyebut NTB telah melampaui target awal pemerintah pusat dalam pelaksanaan Program MBG.
Meski demikian, Gubernur Miq Iqbal mengungkapkan masih terdapat sejumlah wilayah pinggiran yang belum sepenuhnya terlayani program tersebut. Menurutnya, beberapa desa sebenarnya sudah memiliki sekolah maupun pondok pesantren yang memungkinkan untuk dilayani satu unit SPPG.
“Program ini sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut,” ujar Miq Iqbal.
Menanggapi hal itu, Dadan Hindayana memastikan BGN akan segera menindaklanjuti laporan pemerintah daerah agar titik layanan baru dapat segera dipetakan dan dipercepat pelaksanaannya.
Pertemuan santai di Pendopo NTB itu pun menjadi gambaran bahwa pelayanan publik tidak selalu lahir dari ruang rapat formal. Dalam suasana hangat dan penuh dialog, pemerintah pusat dan daerah menunjukkan komitmen bersama menghadirkan layanan pangan bergizi bagi masyarakat secara lebih luas dan merata.
