Pojok NTB – Persoalan sampah masih menjadi tantangan besar di sejumlah wilayah pedesaan di Nusa Tenggara Barat, termasuk di Desa Mekarsari, Kabupaten Lombok Barat. Kondisi geografis yang sulit dijangkau dan minimnya layanan pengangkutan sampah menjadi salah satu penyebab tingginya timbunan sampah di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, Didi Mahmud, menjelaskan bahwa secara standar setiap orang menghasilkan sekitar 0,7 kilogram sampah per hari. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring meningkatnya populasi penduduk.
“Kalau dihitung secara standar, satu orang menghasilkan sekitar 0,7 kilogram sampah per hari. Tinggal dikalikan saja dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah ini,” ujarnya.
Menurut Didi, salah satu persoalan utama di Mekarsari adalah jauhnya akses terhadap layanan pengelolaan sampah. Karena itu, diperlukan solusi berbasis masyarakat yang dapat diterapkan secara mandiri.
Ia mendukung gagasan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk membangun lubang kompos atau tempat penampungan khusus sampah organik agar limbah rumah tangga dapat diolah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi warga.
“Yang masuk ke dalam lubang itu harus sampah organik supaya bisa diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik harus dipisahkan dan dikelola dengan cara berbeda,” katanya.
Selain itu, DLHK NTB juga mendorong pembentukan bank sampah di Desa Mekarsari. Keberadaan bank sampah dinilai penting untuk menampung dan memberikan nilai ekonomi bagi sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang.
“Di sini sepertinya belum ada bank sampah. Ke depan harus didirikan agar sampah-sampah anorganik bisa dikelola dengan baik dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Didi mengakui bahwa persoalan sampah di wilayah tersebut cukup kompleks karena keterbatasan infrastruktur. Kondisi medan yang ekstrem membuat proses pengangkutan dan penanganan sampah tidak bisa dilakukan seperti di kawasan perkotaan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penanganan sampah tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, pendamping desa, hingga masyarakat.
“Kita harus berkolaborasi. Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Nanti kami akan meminta arahan dari Bupati agar pendamping desa juga ikut melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, kegiatan pembersihan sampah di kawasan tersebut telah dilakukan bersama Gubernur NTB dan Bupati Lombok Barat sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan mengurangi timbulan sampah dari sumbernya.
