Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program Desa Berdaya Transformatif sebagai upaya nyata mengurangi kemiskinan ekstrem dan mengoptimalkan potensi lokal masyarakat. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, saat meninjau Dusun Malaka, Desa Mekarsari, menegaskan bahwa pembangunan desa tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi yang dimiliki setiap wilayah.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus segera ditangani, terutama terkait kondisi rumah warga yang belum layak huni. Banyak rumah masih berlantai tanah dan berdinding anyaman sederhana, sehingga secara indikator kesejahteraan masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
“Kalau datang petugas survei dari BPS dan melihat kondisi rumah seperti ini, tentu akan masuk kategori kemiskinan ekstrem. Lantainya masih tanah, dindingnya masih sederhana. Ini menjadi perhatian serius kita,” ujar Iqbal.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur bersama Bupati Lombok Barat menemukan tiga keluarga yang masih tinggal dalam kondisi memprihatinkan. Pemerintah kemudian memutuskan untuk membangun satu rumah permanen yang lebih layak dan aman bagi mereka.
“Melalui dukungan berbagai pihak, termasuk Bastras, kami meminta agar pembangunan rumah ini segera diselesaikan. Insya Allah dalam tiga minggu ke depan sudah selesai sehingga masyarakat dapat menempati rumah yang jauh lebih layak,” katanya.
Namun, menurut Iqbal, perbaikan rumah hanyalah salah satu bagian dari program besar Desa Berdaya Transformatif. Pemerintah juga melakukan pemetaan menyeluruh terhadap berbagai persoalan dan potensi desa, mulai dari akses air bersih, pengelolaan sampah, infrastruktur jalan, hingga potensi ekonomi keluarga dan desa.
“Kita ingin melihat semuanya. Potensi desanya seperti apa, kondisi persampahannya, ketersediaan air bersih, jalan, dan juga potensi ekonomi masyarakat di tingkat keluarga maupun desa,” jelasnya.
Dalam program tersebut, setiap kepala keluarga mendapatkan intervensi anggaran maksimal Rp7 juta untuk penguatan ekonomi rumah tangga. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran khusus pada level desa guna mengembangkan sektor unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah.
“Desa Berdaya Transformatif itu intervensinya sampai ke tingkat keluarga. Ada anggaran maksimal tujuh juta rupiah per kepala keluarga. Kemudian ada juga anggaran di tingkat desa untuk mengembangkan potensi yang ada,” ungkapnya.
Di Desa Mekarsari sendiri, potensi terbesar yang tengah didorong adalah sektor agroforestri. Kawasan yang dahulu merupakan wilayah hutan tersebut menyimpan kekayaan sumber daya alam yang masih dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Iqbal menilai bahwa pengembangan agroforestri harus disesuaikan dengan karakter dan keunggulan lokal masing-masing desa.
“Kalau di sini, potensi hutannya sangat besar. Ini dulunya kawasan hutan dan masyarakat sudah lama hidup berdampingan dengan sumber daya alam tersebut. Karena itu, pengembangannya harus berbasis pada potensi lokal,” tuturnya.
Salah satu komoditas unggulan Desa Mekarsari adalah nira. Daerah ini dikenal sebagai salah satu produsen nira terbesar di Lombok Barat. Selama ini, hasil nira sebagian besar diolah menjadi gula merah maupun minuman tradisional.
Ke depan, pemerintah ingin mendorong diversifikasi produk agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Tadi kami berdiskusi bagaimana memaksimalkan pemanfaatan nira. Selama ini hanya digunakan untuk gula merah atau produk tradisional lainnya. Kita ingin mencari alternatif baru yang memiliki nilai tambah lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
Selain pengolahan hasil hutan bukan kayu, pengembangan agrowisata juga menjadi salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan. Kombinasi antara keindahan alam, aktivitas pertanian, dan budaya lokal dinilai memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi warga.
Program tersebut juga akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR), lembaga filantropi, hingga organisasi non-pemerintah baik nasional maupun internasional.
“Ini bukan pekerjaan satu pihak saja. Semuanya harus bergotong royong. Pemerintah provinsi, kabupaten, desa, CSR perusahaan, filantropi, NGO, hingga masyarakat harus bergerak bersama. Tugas para pendamping adalah mengidentifikasi potensi dan kebutuhan desa agar intervensinya tepat sasaran,” tegas Iqbal.
Melalui pendekatan yang terintegrasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap Desa Mekarsari dapat menjadi contoh keberhasilan program Desa Berdaya Transformatif, yakni pembangunan yang tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal dan keberlanjutan lingkungan.
