Pojok NTB– Pemerintah meluncurkan delapan kebijakan stimulus ekonomi pada Semester II 2026 dengan total anggaran mencapai Rp26,34 triliun. Paket kebijakan ini disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan stimulus tersebut terbagi dalam tiga pilar utama, yakni konsumsi dan dunia usaha, magang dan vokasi, serta bantuan pangan.
Pada sektor konsumsi dan dunia usaha, pemerintah memberikan sejumlah insentif yang langsung menyentuh masyarakat. Salah satunya adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti bagi penulis nasional menjadi hanya 1,5 persen.
Selain itu, pemerintah juga menghadirkan berbagai diskon transportasi selama libur sekolah dan periode Natal-Tahun Baru (Nataru). Untuk libur sekolah yang berlangsung 20 Juni hingga 15 Agustus 2026, masyarakat dapat menikmati diskon tiket kereta api dan kapal Pelni sebesar 30 persen. Sementara pengguna layanan ASDP mendapat pembebasan tarif jasa kepelabuhanan. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 3 juta penumpang.
Khusus penerbangan domestik kelas ekonomi, pemerintah menanggung penuh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen. Kebijakan ini diperkirakan akan dimanfaatkan oleh sekitar 2,3 juta penumpang selama musim liburan sekolah.
Insentif serupa juga akan kembali diberlakukan saat periode Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Pemerintah menargetkan sebanyak 2,8 juta penumpang memanfaatkan diskon transportasi darat dan laut, sementara insentif tiket pesawat diperkirakan menjangkau 3,7 juta penumpang.
Di sektor industri, pemerintah memberikan fasilitas bea masuk nol persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia, bahan baku plastik, serta suku cadang pesawat udara. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing industri nasional.
Sementara itu, pada pilar pengembangan sumber daya manusia, pemerintah melanjutkan Program Magang Nasional Tahap II yang dimulai pada Juli 2026. Program magang berbayar tersebut ditujukan bagi 150 ribu lulusan baru atau fresh graduate. Selain itu, pelatihan vokasi gratis juga disiapkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan, mulai Juli hingga September 2026.
Pemerintah juga mengalokasikan bantuan stabilisasi harga kedelai melalui program SPHP Kedelai. Bantuan diberikan hingga Rp2.000 per kilogram dengan kuota tahap pertama mencapai 250 ribu ton, terutama bagi daerah yang harga kedelainya berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP). Langkah ini dilakukan untuk menjaga harga tahu dan tempe tetap terjangkau bagi masyarakat.
Airlangga berharap seluruh paket stimulus tersebut mampu memperkuat konsumsi rumah tangga, menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta mengurangi dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap masyarakat dan dunia usaha.
