Pojok NTB – Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya di Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Dalam kunjungannya, Gubernur memastikan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.
Iqbal menyampaikan bahwa Desa Mekarsari menjadi salah satu lokasi prioritas Program Desa Berdaya yang dijalankan secara kolaboratif atau “keroyoan” antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, BUMN, perbankan, hingga organisasi masyarakat.
“Desa Berdaya ini merupakan program gotong royong. Semua pihak kita libatkan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, Bank NTB Syariah, PLN, hingga berbagai lembaga lainnya untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di sini,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pendataan, terdapat lebih dari 100 warga Mekarsari yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2 atau kelompok masyarakat miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan seluruh warga tersebut dapat keluar dari kemiskinan dalam waktu satu tahun.
“Target kita, lebih dari 100 warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem ini bisa kita selesaikan dalam satu tahun dengan memberikan sumber mata pencaharian yang berkelanjutan,” kata Iqbal.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp7 juta per keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut bersifat hibah dan tidak perlu dikembalikan.
“Uang itu gratis, tidak harus dikembalikan. Tujuannya agar masyarakat memiliki modal untuk membangun usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga,” tegasnya.
Selain bantuan ekonomi, Pemprov NTB juga menyiapkan program perbaikan rumah dan berbagai intervensi sosial lainnya. Seluruh kebutuhan masyarakat saat ini masih dalam tahap identifikasi bersama pendamping desa dan dinas terkait.
Dalam kesempatan itu, Iqbal juga menyoroti buruknya kondisi akses jalan menuju wilayah tersebut. Menurutnya, perbaikan jalan menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat.
“Kalau jalan ini diperbaiki, dampaknya sangat besar. Tidak hanya ekonomi masyarakat yang meningkat, tetapi juga akses pendidikan anak-anak menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ia bahkan menargetkan perbaikan akses jalan menuju kawasan perbukitan Mekarsari dapat dituntaskan dalam satu tahun ke depan.
Masalah ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian serius pemerintah. Gubernur mengungkapkan akan menggandeng TNI serta mengadopsi model pengelolaan air bersih berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah sukses diterapkan di Desa Lendang Nangka.
“Pengelolaan air harus dilakukan secara profesional melalui BUMDes agar sistemnya berkelanjutan dan hasilnya juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan desa,” katanya.
Di sektor ekonomi, Iqbal melihat potensi besar dari produksi nira yang selama ini banyak diolah menjadi gula merah dan minuman fermentasi. Ia mendorong inovasi pengolahan nira menjadi minuman premium non-alkohol yang dapat dipasarkan ke hotel dan restoran di kawasan wisata.
Menurutnya, nilai ekonomi produk tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pengolahan konvensional.
“Sepuluh liter nira yang biasanya hanya menjadi satu kilogram gula merah, jika diolah menjadi minuman premium bisa menghasilkan puluhan botol dengan nilai jual yang jauh lebih besar. Ini peluang ekonomi baru yang harus kita dorong bersama,” jelasnya.
Sementara itu, Iqbal juga mengapresiasi para kader posyandu di Desa Mekarsari karena berhasil menjaga desa tersebut tetap bebas dari kasus stunting.
“Alhamdulillah, tidak ada stunting di Mekarsari. Ini prestasi yang luar biasa dan harus terus dipertahankan,” ungkapnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan akurat. Menurutnya, validitas data sangat menentukan keberhasilan berbagai program bantuan pemerintah.
“Kalau datanya lengkap dan benar, maka bantuan pemerintah akan tepat sasaran. Banyak rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan ternyata belum masuk dalam data, sehingga tidak bisa mendapatkan program perbaikan rumah. Karena itu, masyarakat harus membantu petugas sensus dengan memberikan informasi apa adanya,” tutupnya.
