Pojok NTB – Isu kejahatan seksual di lingkungan pendidikan Islam menjadi perhatian serius di Nusa Tenggara Barat (NTB). Gubernur NTB, HL Muhamad Iqbal, secara tegas menyoroti maraknya kasus pelecehan seksual yang justru terjadi di institusi yang seharusnya menjadi tempat pembinaan moral, seperti pondok pesantren.
“Banyak terjadi pelecehan seksual justru di institusi pendidikan Islam kita. Jangan sampai muncul stigma pondok pesantren kita rentan terhadap kejahatan seksual,” tegas Gubernur saat pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB periode 2025–2030 di Auditorium UIN Mataram, Sabtu (11/04/2026).
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sepele. Gubernur Iqbal berharap MUI NTB mampu mengambil peran lebih aktif dan sensitif dalam merespons persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait perlindungan terhadap santri.
Menurutnya, MUI sebagai wadah para ulama memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan untuk melakukan ijtihad sosial dalam menghadapi persoalan-persoalan krusial, termasuk kejahatan seksual yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan Islam.
Selain isu tersebut, Gubernur juga menyinggung persoalan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di NTB, dengan jumlah mencapai 114 ribu kepala keluarga di 106 desa. Program strategis pemerintah daerah saat ini juga mencakup penguatan ketahanan pangan dan pengembangan pariwisata berkualitas.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, yang turut hadir dalam acara tersebut menegaskan pentingnya peran ulama dalam menjaga keberlangsungan negara. Ia menyebut, kekuatan bangsa tidak lepas dari ilmu ulama, keadilan hukum, dan kebijakan politik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Ketua MUI Pusat Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digital, KH Masduki Baidlowi, menambahkan bahwa tantangan terbesar MUI saat ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas ulama. Hal ini dipicu oleh dominasi media sosial yang seringkali lebih mengedepankan isu viral ketimbang substansi keilmuan.
Di sisi lain, Ketua MUI NTB terpilih, Dr TGH Badrun, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung program pemerintah, termasuk dalam pembangunan umat yang lebih berintegritas dan berakhlak.
Dengan sorotan tajam terhadap kasus pelecehan seksual di pesantren, publik kini menanti langkah konkret dari MUI dan pemerintah daerah untuk memastikan lingkungan pendidikan Islam benar-benar aman, bermartabat, dan terbebas dari kejahatan seksual.
