Pojok NTB – Meski angka pernikahan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menunjukkan tren penurunan, persoalan serius lain justru masih membayangi, yakni tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya di lingkungan lembaga pendidikan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, menyoroti kondisi tersebut sebagai isu yang membutuhkan perhatian bersama, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
Ia mengapresiasi komitmen pemerintah daerah NTB yang dinilai sudah menunjukkan langkah positif dalam berbagai upaya perlindungan perempuan dan anak. Namun, ia menegaskan bahwa tantangan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Saya melihat komitmen yang luar biasa. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa menghasilkan hal-hal positif untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di NTB,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah pusat melalui kementeriannya telah menjalin kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakan budaya sekolah aman dan nyaman yang mulai diterapkan pada 2026. Program ini dirancang untuk memastikan kekerasan tidak terjadi di ruang pendidikan, baik oleh siapapun maupun dalam situasi apapun.
“Inisiatif ini bagaimana agar kekerasan tidak terjadi di manapun, kapanpun, oleh siapapun,” tegasnya.
Namun, ia menekankan bahwa tanggung jawab menciptakan lingkungan aman bagi anak tidak bisa dibebankan hanya kepada pihak sekolah. Menurutnya, peran keluarga dan masyarakat justru sama pentingnya dalam mencegah terjadinya kekerasan.
Pasalnya, anak-anak tidak hanya beraktivitas di sekolah, tetapi juga berada di rumah dan lingkungan sosial yang turut membentuk perilaku dan pengalaman mereka.
“Ini bukan hanya tugas sekolah. Keluarga, masyarakat, semua harus bersama-sama,” jelasnya.
Arifah menilai, tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, upaya menekan angka kekerasan seksual tidak akan berjalan optimal.
Karena itu, ia mendorong sinergi lintas sektor terus diperkuat, agar perlindungan terhadap anak dan perempuan benar-benar menyentuh semua lini kehidupan.
Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, pemerintah berharap kasus kekerasan seksual, khususnya di lembaga pendidikan di NTB, dapat ditekan secara signifikan, sekaligus menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal.
