Pojok NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Lalu Muhamad Iqbal melantik sebanyak 9.416 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Pelantikan berlangsung di halaman Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Selasa (23/12/2025).
Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu yang dilantik merupakan tulang punggung pelayanan publik Pemerintah Provinsi NTB ke depan.
“Kalian adalah tulang punggung pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi NTB,” tegas Miq Iqbal di hadapan ribuan PPPK Paruh Waktu yang hadir.
Miq Iqbal menyampaikan bahwa ada dua hal utama yang harus dimiliki PPPK Paruh Waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pertama, kualitas, baik dalam bekerja maupun dalam pengabdian. Kedua, komitmen untuk terus maju dan berkontribusi dalam mewujudkan NTB yang semakin makmur dan mendunia.
“Jika tidak mampu memiliki keduanya, setidaknya harus memiliki komitmen. Karena kualitas tanpa komitmen tidak ada artinya,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh PPPK Paruh Waktu yang resmi dilantik. Ia menyebut pelantikan ini sebagai puncak dari penantian panjang yang akhirnya terwujud, sekaligus awal dari tanggung jawab besar sebagai abdi negara.
“Mari jadikan pengabdian ini sebagai ibadah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena di luar sana masih ada 518 orang di lingkungan Pemprov NTB yang belum seberuntung saudara-saudara semua,” pesan Miq Iqbal.
Penyerahan Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu dilakukan secara simbolis kepada puluhan perwakilan, yang terdiri dari tenaga teknis serta guru SMA, SMK, dan SLB di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dengan masa pengabdian yang panjang. Usai memberikan arahan, Gubernur juga menyempatkan diri menyapa para PPPK Paruh Waktu yang hadir.
Pelantikan dan penyerahan SK tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Penjabat Sekretaris Daerah NTB H. Lalu Moh. Fauzal, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
