PojokNTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini mengubah pendekatan dalam menyiapkan tenaga kerja. Jika sebelumnya pelatihan dilakukan tanpa memperhitungkan kebutuhan pasar, kini Dinas Tenaga Kerja NTB mulai bergerak berdasarkan permintaan riil dunia kerja.
Pelaksana Tugas (PLT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa perubahan pola ini merupakan arahan langsung dari Penjabat Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal.
“Kami mencoba membalik kondisi, yang biasanya kita pelatihan dulu tanpa melihat kebutuhan pasar,” ujar Baiq Nelly di Mataram, Rabu (7/5).
Menurutnya, langkah ini diambil agar lulusan pelatihan maupun lembaga pendidikan di NTB benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha yang terus berkembang.
“Saat ini Pak Gubernur NTB ingin kita melihat pasar dulu—yang dibutuhkan apa jenis tenaga kerjanya—dan baru kita persiapkan SDM-nya. Ini yang sedang kita gerakkan bersama lembaga pendidikan, agar mereka menyesuaikan dengan kebutuhan,” jelasnya.
Perubahan strategi ini diyakini turut berkontribusi terhadap tren penurunan angka pengangguran terbuka di NTB. Berdasarkan data terbaru, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.
“Pada 2022 kita di angka 2,89 persen, 2023 turun menjadi 2,8 persen, dan Agustus 2024 kita sudah di angka 2,73 persen,” ungkap Baiq Nelly.
Meski penurunan terlihat kecil, tren ini menunjukkan arah yang positif. Terlebih lagi, NTB berhasil menjaga stabilitas tingkat pengangguran di tengah fluktuasi angka nasional.
“Antara Agustus 2023 dengan Agustus 2024, tingkat pengangguran kita turun 0,07 persen. Jadi walaupun kecil, penurunannya konsisten dan kita tidak terpengaruh oleh kondisi nasional,” tambahnya.
“Kebijakan berbasis kebutuhan pasar ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif, sekaligus mempercepat pengurangan angka pengangguran di NTB secara berkelanjutan.
