Pojok NTB – Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian Lingkungan Hidup mulai memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan yang selama ini menjadi tantangan di daerah. Mulai dari pengelolaan sampah, rehabilitasi hutan, pelestarian mangrove, hingga dampak aktivitas tambak terhadap ekosistem laut menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke Nusa Tenggara Barat.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan kunjungan Menteri Lingkungan Hidup tersebut merupakan yang pertama sejak menjabat sebagai menteri. Meski hanya berlangsung sehari, kunjungan itu dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi NTB sekaligus menyelaraskan langkah penanganannya dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Pak Menteri sebenarnya sudah sering datang ke NTB saat masih menjabat sebagai Kepala BNP2TKI. Namun hari ini adalah kunjungan pertama beliau ke NTB sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Dalam waktu yang singkat ini sifatnya masih introduction atau pengenalan terhadap berbagai persoalan lingkungan yang kita hadapi,” kata Iqbal.
Agenda kunjungan dimulai di Pulau Sumbawa dengan kegiatan penanaman mangrove sebagai bagian dari upaya rehabilitasi kawasan pesisir. Menurut Iqbal, pelestarian mangrove menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga ekosistem pantai sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim.
Selain itu, rombongan juga melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter untuk melihat secara langsung kondisi kawasan hutan di Pulau Sumbawa. Dari hasil peninjauan tersebut, masih ditemukan sejumlah kawasan hutan yang mengalami kerusakan dan penggundulan.
“Kami melihat langsung kondisi hutan-hutan yang sudah gundul di Pulau Sumbawa. Itu menjadi perhatian serius Pak Menteri dan tentu akan menjadi bagian dari agenda rehabilitasi ke depan,” ujarnya.
Dalam perjalanan kembali ke Pulau Lombok, rombongan juga melakukan pemantauan dari udara terhadap kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kebun Kongok. Persoalan pengelolaan sampah di lokasi tersebut menjadi salah satu isu utama yang dibahas antara Pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Iqbal mengungkapkan Menteri Lingkungan Hidup telah mencatat berbagai persoalan yang terjadi di TPA Kebun Kongok maupun sejumlah lokasi pembuangan terbuka (open dumping) lainnya di NTB. Pemerintah pusat, kata dia, siap membantu daerah mencari solusi agar sistem pengelolaan sampah dapat bertransformasi menjadi lebih modern dan ramah lingkungan.
Menurutnya, pengelolaan sampah ke depan tidak lagi mengandalkan sistem pembuangan terbuka, tetapi menerapkan konsep pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemilahan, daur ulang, dan penggunaan kembali (reuse). Dengan sistem tersebut, hanya sampah residu yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan lagi yang akan dibawa ke tempat pemrosesan akhir.
“Yang masih bagus bisa di-reuse, sedangkan yang tersisa hanya residu yang masuk ke tempat pembuangan. Kalau sistem ini berjalan, kita tidak akan lagi menemui tumpukan sampah yang bau, busuk, terbakar, menghasilkan gas metana maupun emisi yang mencemari lingkungan,” jelas Iqbal.
Ia menilai perubahan pola pengelolaan sampah menjadi kebutuhan mendesak mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sistem open dumping selama ini cukup besar, mulai dari pencemaran udara akibat pembakaran sampah, timbulnya bau menyengat, hingga emisi gas metana yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.
Tak hanya persoalan sampah dan kehutanan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas dampak aktivitas tambak terhadap lingkungan laut. Pemerintah daerah ingin memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem pesisir.
“Di sini kami juga membahas lebih luas mengenai dampak tambak terhadap lingkungan laut. Jadi seluruh isu ini kami kumpulkan sebagai bahan awal untuk menentukan langkah-langkah penanganan bersama,” katanya.
Iqbal menegaskan, seluruh persoalan yang dipaparkan kepada Menteri Lingkungan Hidup masih merupakan tahap awal atau pemetaan kondisi lingkungan di NTB. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya akan diselaraskan dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan Presiden, sehingga program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan secara terpadu.
Ia optimistis sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian Lingkungan Hidup akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan lingkungan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, rehabilitasi hutan yang rusak, pelestarian kawasan mangrove, hingga perlindungan ekosistem laut diharapkan dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Alhamdulillah, semua berada dalam iringan langkah yang sama. Kami memiliki komitmen yang sama untuk menjaga lingkungan NTB agar lebih baik dan berkelanjutan,” tutup Iqbal.
