Pojok NTB- Penunjukan Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) baru Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya mengakhiri polemik panjang yang sempat memicu perdebatan publik, khususnya terkait isu “sekda impor” dan asal-usul kandidat. Namun, di balik meredanya perdebatan tersebut, muncul harapan sekaligus tantangan besar bagi arah baru pemerintahan daerah.
Seorang antropolog sekaligus dosen di Universitas Bima Internasional, MFH, menilai bahwa polemik terkait latar belakang personal Sekda seharusnya tidak lagi menjadi fokus utama publik.
Menurutnya, selama proses penunjukan berjalan secara kredibel, profesional, dan transparan, maka isu-isu primordial tidak layak mengaburkan penilaian terhadap kompetensi, rekam jejak, dan prestasi pejabat yang terpilih.
“Publik tidak perlu lagi membaca persoalan ini secara budaya soal asal-usul. Yang terpenting adalah objektivitas dalam melihat kapasitas Sekda baru,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa penunjukan Sekda baru bukan sekadar pergantian administratif, melainkan menjadi babak baru bagi pemerintahan Iqbal-Dinda. Momentum ini disebut sebagai ujian serius: apakah pemerintah benar-benar ingin melakukan pembenahan atau sekadar menata ulang kekuasaan di lingkar elit birokrasi.
Dalam pandangannya, persoalan utama birokrasi di NTB bukan terletak pada kekurangan sumber daya manusia, melainkan lemahnya keberanian untuk melakukan terobosan. Ia menilai birokrasi selama ini cenderung berada di zona nyaman, minim inovasi, dan sering kali menjalankan kebijakan yang bersifat formalitas tanpa kajian yang presisi.
Akibatnya, berbagai program pemerintah dinilai tidak memiliki outcome yang terukur dan belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selama satu tahun pemerintahan Ikbal-Dinda, menurutnya, energi lebih banyak terserap pada penataan aparatur, perampingan organisasi perangkat daerah (OPD), dan konsolidasi internal birokrasi.
Sementara itu, publik justru menanti realisasi janji-janji konkret di sektor strategis, seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengembangan desa berdaya, peningkatan sektor pariwisata, pembenahan tata kelola pertanian, peningkatan kesejahteraan peternak, hingga penanganan kerusakan lingkungan dan pembangunan sektor industri.
“Capaian konkret di masyarakat belum benar-benar terukur. Ini yang menjadi catatan penting,” tambahnya.
Dalam konteks tersebut, Sekda baru Abul Chair dinilai memiliki peran krusial. Ia tidak hanya dituntut untuk loyal terhadap pimpinan, tetapi juga harus progresif serta berani mendobrak status quo di tubuh birokrasi NTB.
Berbagai persoalan klasik pun masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, seperti praktik kedekatan politik dalam mutasi jabatan, rendahnya budaya kinerja, serta lemahnya akuntabilitas publik. Jika hal ini tidak ditangani dengan komitmen kuat terhadap sistem meritokrasi, maka jabatan Sekda berisiko hanya menjadi perpanjangan tangan kekuasaan, bukan motor penggerak reformasi.
Di sisi lain, publik NTB disebut semakin kritis. Masyarakat tidak lagi mudah terpesona oleh simbol dan seremonial birokrasi, melainkan menuntut hasil nyata yang dapat dirasakan langsung, seperti pemerataan pembangunan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas layanan publik.
Selama ini, birokrasi dinilai lebih sibuk melayani kepentingan internal ketimbang mengutamakan aspirasi masyarakat luas. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Sekda baru untuk mengubah arah dan cara kerja pemerintahan.
“Legitimasi dan legacy tidak datang dari jabatan tinggi, tetapi dari kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia menutup dengan peringatan bahwa jika perubahan nyata tidak segera terwujud, maka pergantian Sekda hanya akan menjadi bagian dari panjangnya daftar rotasi elit yang gagal menjawab kebutuhan rakyat NTB.
