Pojok NTB – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) NTB mulai bergerak cepat dalam mengintervensi Program Desa Berdaya. Tahap awal yang kini dilakukan adalah verifikasi menyeluruh terhadap proposal yang diajukan oleh pemerintah desa.
Kepala Dinsos PPA NTB, Ahmad Mashuri, menegaskan bahwa seluruh proposal yang masuk akan diperiksa secara ketat, baik dari sisi administrasi maupun kondisi di lapangan.
“Semua proposal yang masuk kita ambil dan diverifikasi. Kita turunkan tim ke lapangan untuk memastikan kebenaran data, jenis usaha yang diajukan, hingga kebutuhan anggarannya,” jelasnya.
Ia menyebutkan, proses verifikasi melibatkan berbagai pihak, termasuk pendamping Desa Berdaya yang berperan sebagai verifikator. Hal ini dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
Setelah proses verifikasi selesai, pemerintah akan menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan sebelum masuk ke tahap penganggaran melalui APBD Perubahan.
“Kalau semuanya sudah clear, baru masuk tahap eksekusi. Rencananya mulai setelah APBD Perubahan sekitar bulan April,” ujarnya.
Untuk tahun ini, program Desa Berdaya akan menyasar 40 desa yang tersebar di NTB, dengan konsentrasi terbesar diperkirakan berada di Lombok Timur dan Lombok Barat. Program ini akan dilanjutkan secara bertahap pada tahun berikutnya.
Dalam pelaksanaannya, Dinsos PPA NTB menyiapkan bantuan sosial (bansos) untuk mendukung usaha masyarakat. Nilai bantuan bersifat fleksibel, tergantung kebutuhan masing-masing penerima, dengan batas maksimal Rp7 juta per kepala keluarga (KK).
“Tidak semua harus Rp7 juta. Kita sesuaikan dengan kebutuhan usaha. Bisa saja ada yang hanya butuh Rp500 ribu untuk usaha kecil,” terang Mashuri.
Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 6.338 KK yang telah tervalidasi dan berpotensi menerima bantuan dalam program ini. Namun, besaran total anggaran masih akan disesuaikan dengan hasil verifikasi di lapangan.
Lebih lanjut, Mashuri menegaskan bahwa Program Desa Berdaya bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinsos semata, melainkan dikerjakan secara kolaboratif lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini kerja bersama. Kalau sudah masuk tahap peningkatan kapasitas usaha, nanti Dinas Koperasi juga terlibat. Kalau ada anak yang tidak sekolah, Dinas Pendidikan ikut turun tangan,” jelasnya.
Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak lagi bisa diberdayakan secara ekonomi, Dinsos akan mengarahkan intervensi melalui program perlindungan sosial seperti bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan permakanan bagi lansia dan disabilitas.
Tak hanya itu, kolaborasi juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Baznas, untuk membantu kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.
“Yang tidak bisa diberdayakan, kita pastikan tetap mendapatkan perlindungan. Kita koordinasikan dengan kementerian dan juga lembaga lain,” tambahnya.
Saat ini, program masih dalam tahap pematangan dan perencanaan. Pemerintah Provinsi NTB juga membuka peluang adanya intervensi tambahan untuk memastikan seluruh masyarakat rentan dapat terakomodasi dalam program tersebut.
Dengan pendekatan berbasis data dan verifikasi lapangan, Program Desa Berdaya diharapkan benar-benar mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan di NTB.
