Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengambil langkah tegas dalam menghadapi tekanan fiskal yang semakin terbatas. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi akan difokuskan pada pengurangan belanja pegawai, namun tanpa mengurangi jumlah karyawan.
Dalam wawancara pada Kamis, 2 April 2026, ia menjelaskan bahwa langkah ini bukan berarti pemutusan hubungan kerja, melainkan penyesuaian pada komponen tunjangan yang selama ini membebani anggaran.
“Yang kita kurangi adalah tunjangan-tunjangan, bukan jumlah pegawai. Kita pastikan tidak ada pengurangan karyawan, terutama tenaga yang sudah ada,” tegasnya.
Kebijakan ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang terbatas, ditambah dengan berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Situasi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran tanpa mengganggu stabilitas tenaga kerja.
Meski demikian, pemerintah tetap berupaya menjaga semangat kerja pegawai. Nelly mengakui bahwa kebijakan ini tidak mudah, namun perlu dipahami sebagai langkah bersama dalam menghadapi kondisi keuangan daerah yang menantang.
