Pojok NTB – Kebijakan pembelajaran daring kembali menuai kritik. Kali ini, sorotan datang dari pemerhati perempuan dan anak, Prof Atun, yang menilai sistem belajar jarak jauh tidak efektif, terlebih jika dibarengi dengan kebijakan penjemputan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.
Menurutnya, pembelajaran daring tidak mampu menggantikan esensi pendidikan secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa proses belajar tidak hanya soal materi, tetapi juga interaksi sosial yang hanya bisa didapat melalui tatap muka di sekolah.
“Kalau melihat pengalaman mengajar, study daring itu tidak efektif. Mengajar bukan hanya belajar, tapi juga sosialisasi secara langsung,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kontradiksi dalam kebijakan yang mewajibkan siswa mengambil MBG ke sekolah, sementara kegiatan belajar tetap dilakukan dari rumah. Kondisi ini dinilai justru menambah beban, terutama dari sisi biaya transportasi.
“Kalau anak tidak boleh belajar di sekolah, tapi harus datang untuk ambil MBG, itu kan menambah beban. Bensin juga harus dihitung. Lalu apa gunanya belajar daring?” tegasnya.
Prof Atun menilai kebijakan tersebut tidak efisien dan cenderung membingungkan masyarakat. Ia bahkan menyebut kebijakan ini sebagai sesuatu yang “tidak masuk akal” dan perlu dikaji ulang secara serius oleh pemerintah.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengalihan anggaran MBG ke program yang lebih tepat sasaran. Salah satunya adalah penyediaan transportasi sekolah seperti bus sekolah, yang dinilai lebih efisien dan mendukung sistem zonasi yang sudah berjalan.
“Harusnya ada school bus untuk penghematan. Apalagi kita sudah punya sistem zonasi, jadi ini seharusnya bisa dipikirkan pemerintah,” tambahnya.
Polemik ini menjadi perhatian publik, terutama di tengah ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM) yang terus meningkat. Evaluasi kebijakan dinilai penting agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat, khususnya orang tua dan siswa.
