Pojok NTB – Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan polemik terkait penggunaan mobil listrik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak perlu diperdebatkan berlebihan. Menurutnya, kebijakan tersebut juga telah diterapkan di berbagai kementerian maupun pemerintah daerah lainnya di Indonesia.
Iqbal menjelaskan, kendaraan dinas konvensional yang saat ini masih digunakan nantinya akan ditarik secara bertahap. Kendaraan yang masih layak pakai akan dihibahkan, sementara yang sudah tidak digunakan akan dilelang agar tetap memberikan pemasukan bagi daerah.
“Mobil konvensional nanti kita tarik. Yang masih bagus akan kita hibahkan ke KI atau pihak lain, sedangkan sisanya akan dilelang supaya ada pemasukan bagi daerah,” kata Iqbal di Mataram, Sabtu (7/3/2026).
Ia menuturkan, kebijakan menggunakan mobil listrik dengan sistem sewa memiliki sejumlah keuntungan. Salah satunya adalah membantu mengurangi emisi sekaligus lebih hemat dari sisi biaya operasional.
Menurut Iqbal, kendaraan listrik tidak memerlukan perawatan rumit seperti mobil berbahan bakar minyak. Penggunaannya juga lebih praktis karena hanya perlu melakukan pengisian daya.
“Kenapa kita pakai sewa mobil listrik? Pertama untuk mengurangi emisi. Kedua lebih hemat karena tidak perlu biaya pemeliharaan seperti oli, cukup diisi daya saja,” jelasnya.
Selain itu, sistem sewa juga dinilai lebih efisien karena jika terjadi kerusakan kendaraan dapat langsung diganti oleh penyedia layanan tanpa membebani pemerintah daerah dengan biaya perbaikan.
“Karena ini sistem sewa, kalau rusak langsung diganti yang baru. Jadi kita tidak perlu memikirkan biaya pemeliharaan. Setelah tiga tahun juga akan diganti lagi dengan unit baru,” ujarnya.
Iqbal menegaskan, langkah beralih ke kendaraan listrik bukanlah hal baru. Sejumlah kementerian serta perusahaan besar di Indonesia telah lebih dulu menggunakan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya efisiensi dan pengurangan emisi.
