Pojok NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menyisir langsung warga miskin ekstrem di Desa Sigar Penjalin, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (25/2/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menyerahkan bantuan sembako dan uang tunai sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan Program Desa Berdaya sebagai stimulus percepatan penanganan kemiskinan.
Desa Sigar Penjalin merupakan salah satu desa sasaran Program Desa Berdaya. Kunjungan dilakukan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta Baznas NTB. Gubernur turun langsung melihat kondisi warga, termasuk anak-anak yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Iqbal menilai Desa Sigar Penjalin memiliki potensi besar karena berada di kawasan strategis pariwisata Lombok Utara. Di wilayah tersebut terdapat Pantai Sire, deretan vila dan hotel premium, lapangan golf, hingga kebun binatang mini. Namun, di balik potensi itu, masih ditemukan warga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.
“Potensinya besar, tetapi saya melihat langsung masih ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Kondisinya memang berat, sehingga perlu intervensi yang kolaboratif dan terorkestrasi,” ujarnya di sela-sela kunjungan.
Melalui Program Desa Berdaya, Pemerintah Provinsi NTB akan melakukan intervensi di tingkat desa maupun kepala keluarga (KK). Pendamping desa telah mengidentifikasi potensi serta persoalan utama, termasuk tingginya jumlah anak muda yang belum memiliki mata pencaharian tetap.
Menurut Iqbal, tujuan utama program ini adalah memastikan setiap kepala keluarga memiliki sumber pendapatan yang jelas dalam satu tahun ke depan.
“Harapannya, dalam setahun setiap kepala keluarga sudah mandiri dan memiliki penghasilan tetap sebagai sumber penghidupan. Itu inti penyelesaian kemiskinan,” tegasnya.
Selain aspek ekonomi, intervensi juga menyasar sektor pendidikan, pengelolaan sampah, hingga penataan ruang desa. Pada tahun ini, Program Desa Berdaya menyasar 40 desa dengan kategori miskin ekstrem, dengan alokasi stimulus sebesar Rp500 juta per desa.
Iqbal menekankan penggunaan anggaran harus berbasis kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah desa bersama tim pendamping diminta mengidentifikasi program yang benar-benar dapat menjadi pengungkit ekonomi lokal.
“Semua harus berbasis bottom-up, sesuai identifikasi masyarakat desa itu sendiri. Tugas kepala desa dan pendamping menentukan apa yang bisa menjadi pengungkit,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Program Desa Berdaya bersifat orkestratif dan kolaboratif, sehingga tidak bisa dijalankan secara sendiri-sendiri. Dukungan akan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, hingga perguruan tinggi.
“Kehadiran pendamping desa harus dirasakan masyarakat. Rangkul semua pihak yang sudah lebih dulu ada, seperti PKH, pendamping desa, posyandu, dan lainnya. Inilah ciri Desa Berdaya,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Desa Sigar Penjalin, Zawil Fadli, berharap intervensi dari Pemprov NTB dilakukan secara intensif agar persoalan kemiskinan ekstrem di desanya segera teratasi.
“Kami berharap warga kami yang miskin ekstrem dapat diintervensi melalui program-program pemberdayaan, sehingga persoalan kemiskinan di desa kami bisa segera diselesaikan,” tandasnya.
