Pojok NTB — Satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal–Dinda), dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Barat dinilai belum menunjukkan dampak yang optimal di lapangan.
Ahli Antropologi Politik, Dr. Alfi Sahri, menilai sejumlah kebijakan yang digulirkan, termasuk program Desa Berdaya, belum terasa nyata bagi masyarakat miskin ekstrem. Ia melihat intervensi kebijakan selama setahun terakhir belum mampu memutus mata rantai kemiskinan secara substantif.
“Belum terlihat dampak signifikan di lapangan. Program Desa Berdaya misalnya, belum terasa betul manfaatnya bagi kelompok masyarakat paling bawah,” ujarnya.
Data ketenagakerjaan menjadi salah satu indikator yang disoroti. Tingkat pengangguran terbuka di NTB pada Februari 2025 tercatat sebesar 3,22 persen, dengan total sekitar 102,6 ribu pengangguran dari 3,19 juta angkatan kerja. Bahkan pada Agustus 2025, angkanya masih berada di kisaran 3,0 hingga 3,2 persen.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa intervensi kebijakan kreatif untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif belum berjalan maksimal.
Dr. Alfi memaparkan, efektivitas pengentasan kemiskinan ekstrem setidaknya bisa dilihat dari dua indikator utama. Pertama, peningkatan pendapatan rata-rata keluarga yang berada di garis kemiskinan ekstrem. Kedua, akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Faktanya, masyarakat NTB masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, hingga air bersih. Ini menunjukkan persoalan mendasar belum sepenuhnya tertangani,” tegasnya.
Ia juga menilai, selama setahun terakhir, program pengentasan kemiskinan di NTB masih sangat bergantung pada program bantuan sosial dari pemerintah pusat dan cenderung bersifat administratif. Padahal, yang dibutuhkan masyarakat miskin ekstrem adalah intervensi substantif seperti pembukaan lapangan kerja produktif, kemudahan akses lahan, serta akses modal yang praktis dan menyentuh langsung kantong-kantong kemiskinan.
Mayoritas kelompok miskin di NTB, lanjutnya, menggantungkan hidup pada usaha kecil dan mikro. Tanpa dukungan modal yang memadai, sulit bagi mereka untuk meningkatkan produktivitas dan keluar dari jerat kemiskinan.
Selain itu, ia menyoroti belum adanya publikasi yang transparan mengenai realisasi anggaran program Desa Berdaya dan dampak terukurnya. Menurutnya, keterbukaan informasi penting untuk memastikan kebijakan benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Dr. Alfi juga menekankan pentingnya subsidi dan insentif pada sektor-sektor kunci seperti pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat miskin NTB. Fasilitasi sarana produksi, kemudahan distribusi, hingga kebijakan harga yang stabil dinilai krusial agar masyarakat bisa lebih produktif.
“Penetapan harga komoditas jangan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah daerah memiliki instrumen dan otoritas untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Tinggal bagaimana eksekusinya dilakukan secara presisi dan efisien,” katanya.
Ia menambahkan, kenaikan harga komoditas di NTB bukan semata-mata karena hukum pasar, tetapi juga karena intervensi kebijakan yang dinilai kurang tepat. Jika tidak ada langkah korektif yang serius, lingkaran kemiskinan akan terus berulang tanpa solusi jangka panjang.
Menurutnya, Pemprov NTB memiliki perangkat dinas, referensi kebijakan, serta kewenangan penuh untuk melakukan pengendalian harga dan memperkuat intervensi ekonomi. Tantangannya kini terletak pada keberanian dan ketepatan dalam mengambil langkah strategis.
“Kalau hanya mengandalkan bansos dan pendekatan administratif, sulit memotong akar kemiskinan ekstrem. Harus ada kebijakan yang benar-benar produktif dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” pungkasnya.
