Pojok NTB — Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menyiapkan langkah intervensi terpadu pada Program Desa Berdaya yang menyasar desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi. Intervensi tersebut berbasis data hasil pendampingan lapangan dan akan dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan pihak swasta.
Kepala Dinas Sosial NTB, Ahmad Mashuri, menjelaskan bahwa saat ini proses pendataan tengah dilakukan oleh pendamping Desa Berdaya yang direkrut khusus untuk program tersebut dan berbeda dengan pendamping desa reguler. Pendataan berlangsung di 40 Desa Berdaya yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem.
“Pendamping Desa Berdaya melakukan pendataan langsung di lapangan, kemudian akan diverifikasi dan disetujui oleh pendamping PKH dari Dinas Sosial. Target kami, pertengahan Februari data sudah terkumpul,” ujar Mashuri.
Data tersebut menjadi dasar utama untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat bagi masing-masing keluarga sasaran. Menurut Mashuri, kemiskinan memiliki karakteristik yang beragam sehingga tidak bisa ditangani dengan satu pendekatan yang sama.
“Ada masyarakat miskin yang masih produktif, mereka bisa kita intervensi dengan pekerjaan, bantuan modal, atau penguatan usaha. Tapi ada juga yang benar-benar tidak berdaya—lansia tunggal, tidak memiliki penghasilan, dan tidak ada yang mengurus—itu pendekatannya berbeda, lebih ke bantuan pemenuhan kebutuhan dasar,” jelasnya.
Salah satu skema intervensi yang disiapkan Dinas Sosial adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE), program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Bantuan yang diberikan tidak selalu berupa uang tunai, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan riil penerima.
“Kalau tidak butuh uang, jangan dikasih uang. Bisa saja alat kerja, sarana produksi, atau bentuk dukungan lain yang benar-benar dibutuhkan,” tegas Mashuri.
Lebih lanjut, Mashuri menekankan bahwa keberhasilan Program Desa Berdaya tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan sektor swasta menjadi kunci penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem.
“Desa Berdaya ini tidak akan berjalan optimal tanpa intervensi dari swasta. Karena itu, kami mendorong dunia usaha untuk ikut berkontribusi sesuai kapasitasnya,” katanya.
Program Desa Berdaya sendiri merupakan program pemerintah yang difokuskan pada desa-desa dengan persentase kemiskinan ekstrem tinggi, khususnya masyarakat pada desil satu, yakni kelompok dengan tingkat pendapatan terendah. Di NTB, data awal mencatat sekitar 22 ribu jiwa masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Berdasarkan hasil pendataan, bentuk intervensi lanjutan direncanakan mulai berjalan pada pertengahan tahun 2026, termasuk skema transfer aset seperti modal usaha atau sarana pendukung lainnya.
“Semua intervensi akan ditentukan berdasarkan data. Data inilah yang menentukan jenis bantuan, sumber daya, dan pola kolaborasi ke depan,” pungkas Mashuri.
