Pojok NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tidak hanya sehat dan aman, tetapi juga ramah lingkungan. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya opini publik berjudul “Program MBG Jangan Menjadi Bom Waktu Lingkungan” yang dinilai sebagai masukan konstruktif dalam penyempurnaan program strategis nasional tersebut.
Pemprov NTB memandang kritik dan saran dari masyarakat sebagai bagian penting dari kontrol publik. Masukan tersebut justru menjadi energi perbaikan agar pelaksanaan MBG semakin optimal, termasuk dalam aspek pengelolaan sampah dan limbah.
“Kritik publik adalah bahan bakar bagi kami untuk terus membenahi tata kelola MBG, terutama dalam memastikan pengelolaan sampah dan limbah berjalan dengan baik dan bertanggung jawab,” ujar perwakilan pemerintah daerah.
Sejak awal pelaksanaan, Pemprov NTB menegaskan bahwa pengelolaan dapur layanan MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak berjalan sendiri. Program ini berada dalam sistem pengawasan dan pembinaan lintas sektor, dengan perhatian serius terhadap kesehatan lingkungan.
Pengelolaan sampah dan limbah MBG melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, hingga jajaran pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Dinas Kesehatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Aspek sanitasi lingkungan menjadi bagian penting dari standar layanan dapur MBG.
Di tingkat daerah, perangkat kabupaten dan kota juga telah mengambil peran aktif. DLH setempat memperkuat koordinasi pengelolaan sampah agar tidak terjadi penumpukan maupun pencemaran lingkungan di sekitar dapur layanan dan sekolah penerima manfaat.
Sektor kesehatan pun turut mendorong penerapan standar lingkungan yang ketat. Dinas Kesehatan memastikan setiap layanan MBG memenuhi Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS), di mana salah satu indikator utamanya adalah tersedianya sistem pengelolaan sampah dan limbah yang aman dan terkendali.
“SLHS ini penting karena memastikan dapur MBG tidak hanya aman dari sisi pangan, tetapi juga ramah lingkungan,” jelasnya.
Pemprov NTB juga menekankan bahwa tidak semua sisa bahan pangan otomatis menjadi sampah. Di banyak wilayah, terutama di desa, sisa bahan organik seperti daun hijau dan sisa makanan tertentu justru dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak. Praktik ini telah berjalan secara alami dan menjadi bagian dari ekonomi sirkular berbasis kearifan lokal.
“Sisa makanan dari dapur MBG bahkan banyak dicari peternak itik dan unggas. Ini membantu mengurangi sampah organik sekaligus memberi nilai tambah,” ungkapnya.
Dengan berbagai skema tersebut, Pemprov NTB memastikan MBG tidak menjadi beban lingkungan. Sebaliknya, program ini diharapkan memberi manfaat ganda: meningkatkan asupan gizi masyarakat sekaligus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah terus mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan koordinasi antara DLHK dan Dinas Kesehatan, peningkatan edukasi pemilahan sampah di sekolah dan dapur layanan, penerapan ketat standar sanitasi, pemanfaatan sisa bahan organik secara bertanggung jawab, serta monitoring dan evaluasi berkala.
Program MBG sendiri merupakan program strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, Pemprov NTB menegaskan bahwa capaian gizi harus sejalan dengan komitmen menjaga lingkungan.
“Pemerintah terbuka terhadap masukan. MBG tidak hanya harus sehat bagi anak-anak, tetapi juga sehat bagi bumi tempat mereka tumbuh,” tegasnya.
