Pojok NTB – Akademisi plua Ahli Tata Negara, Dr. Alfi Sahri, menilai tahun anggaran 2026 menjadi fase krusial bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Hal ini menyusul tekanan fiskal yang terjadi pada 2025 akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Menurut Dr. Alfi Sahri, Pemprov NTB harus melakukan pembenahan serius, khususnya dalam tata kelola kebijakan dan penganggaran. Ia menegaskan, orientasi penggunaan anggaran tidak bisa lagi berjalan seperti sebelumnya, melainkan harus diarahkan pada pembangunan berbasis utilitas publik yang benar-benar mendesak.
“Penggunaan anggaran harus diubah dan difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, industrialisasi, pengentasan kemiskinan, serta pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Dr. Alfi juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola investasi di sektor-sektor inti, seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, dan pariwisata. Menurutnya, sistem investasi di NTB harus lebih mudah diakses agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Ia menilai perlu adanya reformasi sistem penganggaran di lingkungan Pemprov NTB. Tanpa perubahan paradigma kebijakan dan pengelolaan anggaran yang serius, pembangunan NTB dikhawatirkan hanya akan terjebak pada rutinitas administratif tanpa menghasilkan transformasi sosial yang nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Dr. Alfi Sahri menekankan bahwa tahun anggaran 2026 harus dimaknai sebagai momentum reposisi arah pembangunan daerah, terutama dalam menjawab persoalan ketimpangan wilayah, tekanan fiskal, serta kebijakan yang belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
“Oleh karena itu, dibutuhkan koreksi kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, efektivitas anggaran, dan keberlanjutan pembangunan daerah,” jelasnya.
Ia juga mendorong Gubernur NTB untuk berani melakukan reformulasi prioritas anggaran, termasuk mengurangi belanja seremonial dan mengoptimalkan belanja langsung yang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat NTB.
.
