Pojok NTB – Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya anggaran di instansi terkait.
“Dari sisi SDM, persebaran ASN memang tidak merata. Ditambah lagi, faktor anggaran di DP3AP2KB juga menjadi kendala. Selama ini kami hanya mengandalkan dana DAK, jadi saat turun ke lapangan, upaya kami tidak bisa maksimal,” ungkap Sri Wahyuni.
Ia mencontohkan kondisi di Pringgabaya, di mana kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga bisa dipicu oleh faktor lingkungan dan kondisi ekonomi, seperti saat musim paceklik. “Lingkungan juga memengaruhi. Ketika kondisi ekonomi memburuk, tekanan dalam keluarga meningkat, dan anak-anak sering menjadi korban,” jelasnya.
Sri menegaskan bahwa jika pemerintah ingin angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di NTB menurun, maka Dinas P3AP2KB harus dijadikan instansi prioritas dengan dukungan anggaran yang memadai.
“Kami butuh dukungan kebijakan dan anggaran yang serius. Tanpa itu, sulit bagi kami membangun sistem pencegahan dan perlindungan yang efektif,” tutupnya.
