Pojok NTB — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran strategis Gubernur dalam mengelola pemerintahan daerah saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Hotel Lombok Raya, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Selasa (4/6).
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan bahwa Gubernur memiliki kewenangan penuh dalam melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya.
“Gubernur memiliki power. RAPBD yang dibuat kabupaten/kota harus direview oleh Gubernur. Kewenangan itu diberikan kepada Gubernur untuk memastikan sinergi dan keselarasan pembangunan,” ujar Tito.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa mutasi dan pergantian pejabat di daerah tetap memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat, namun harus melalui dan seizin Gubernur.
Selain aspek administratif, Mendagri juga menyoroti pentingnya kewenangan anggaran politik yang dimiliki Gubernur. Ia mendorong Gubernur NTB (Lalu Muhamad Iqbal) untuk lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya.
“Gubernur juga memiliki kewenangan dalam politik anggaran. Jadi jangan ragu, Pak Gubernur, untuk melangkah, bahkan saat berada di Kota Mataram sekalipun. Kota Mataram juga harus mendengar dan menghormati kewenangan Bapak,” tambahnya.
