POJOK NTB – Kepala Dinas Sosial dan PPA Nusa Tenggara Barat, Ahmad Mashuri, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan program bebas pasung di wilayah NTB, meskipun kasus pemasungan masih ditemukan di sejumlah daerah.
Menurutnya, praktik pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa umumnya terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan sosial.
“Faktor utamanya karena masyarakat tidak tahu harus mengakses layanan ke mana. Selain itu, ada juga kecenderungan mencari cara paling mudah, yaitu dengan memasung,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagian kasus pemasungan terjadi pada individu yang mengalami gangguan perilaku agresif. Padahal, kondisi tersebut dapat ditangani secara medis tanpa harus menggunakan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia.
“Kalau ditangani dengan baik dan diberikan pengobatan, sebenarnya mereka bisa lebih tenang dan tidak membahayakan,” ujarnya.
Dinsos NTB, lanjutnya, siap memberikan pendampingan dan intervensi kepada masyarakat yang menghadapi kasus serupa. Pemerintah juga akan meningkatkan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami cara penanganan yang tepat.
Ke depan, program bebas pasung akan terus diperkuat melalui pendataan, penjangkauan, serta intervensi langsung di lapangan. Pemerintah juga akan menggandeng berbagai pihak untuk memastikan penanganan berjalan maksimal.
“Kami akan terus mencari dan menindaklanjuti jika ada kasus pemasungan. Harapannya, NTB bisa benar-benar bebas pasung,” tegasnya.
Meski demikian, Ahmad Mashuri mengakui bahwa fenomena pemasungan masih ada, namun jumlahnya tidak banyak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar praktik tersebut dapat dihapuskan sepenuhnya.
