Pojok NTB – Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Nusa Tenggara Barat. Penegasan itu disampaikan saat mengawali Safari Ramadan melalui pertemuan dengan para pendamping Desa Berdaya di aula Kantor Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (4/3/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Iqbal menyoroti posisi NTB yang masih masuk dalam daftar 12 provinsi termiskin di Indonesia. Menurutnya, salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah masih kuatnya ego sektoral antar pihak yang terlibat dalam program penanganan kemiskinan.
Ia menilai banyak program berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat di lapangan.
“Kenapa kemiskinan kita sulit turun? Karena kita sering berjalan sendiri-sendiri atau lampak mesak-mesak. Tidak ada kolaborasi yang solid,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta para pendamping desa untuk tidak memulai program dari nol. Mereka diminta merangkul berbagai elemen yang sudah ada di masyarakat, mulai dari kader Posyandu, pendamping PKH hingga Karang Taruna agar kerja penanganan kemiskinan lebih terintegrasi.
Iqbal juga menekankan pentingnya pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mendata kondisi warga dari rumah ke rumah. Dengan cara tersebut, pemerintah dapat mengetahui secara detail akar persoalan yang dihadapi setiap keluarga.
“Pendamping harus tahu kondisi warga per kepala keluarga. Apakah masalahnya rumah tidak layak, pendidikan rendah, atau gizi yang kurang,” ujarnya.
Menurutnya, intervensi penanganan kemiskinan harus dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah perlindungan sosial untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Setelah itu dilanjutkan dengan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki sumber penghasilan yang stabil.
Ia menargetkan setiap keluarga miskin ekstrem di NTB setidaknya mampu memiliki pendapatan minimal Rp1.250.000 per bulan.
Iqbal juga menyinggung peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan masyarakat desa melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar yang bisa menjadi peluang usaha bagi warga.
“Sekarang logikanya dibalik. Kita punya pasar besar lewat program MBG. Kebutuhan telur kita saja masih impor 87 persen dari luar daerah. Ini peluang bagi masyarakat desa untuk berusaha,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur NTB juga meninjau langsung kondisi warga serta menyalurkan bantuan kepada anak stunting dan keluarga yang tergolong miskin ekstrem di Desa Barebali. Bantuan juga mencakup program rehabilitasi rumah melalui dukungan Baznas NTB.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Desa Barebali, Salbi, menyampaikan bahwa desanya menghadapi tantangan besar dengan jumlah penduduk mencapai 15.519 jiwa. Saat ini tercatat terdapat 84 kasus stunting dan sekitar 250 kepala keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan, pemerintah desa mengusulkan pemekaran wilayah menjadi tiga desa persiapan, yakni Barebali Timur, Barebali Barat, dan Wira Surya.
“Berkasnya saat ini sedang diverifikasi di tingkat provinsi. Kami berharap dukungan Bapak Gubernur agar proses pemekaran ini bisa dipermudah,” ujarnya.
