Pojok NTB — Pengamat politik Dr. Alfi Sahri menilai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, tidak memiliki daya tawar yang cukup kuat di tingkat pemerintah pusat. Kritik ini muncul setelah tidak adanya perwakilan NTB dalam struktur pengelolaan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), meskipun Mandalika merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang tengah dipromosikan habis-habisan oleh Pemprov NTB.
“Ketika Gubernur NTB terpilih Lalu Muhammad Iqbal mengusung program ‘NTB Mendunia’ dan bangga mempromosikan Mandalika sebagai DPSP, justru perwakilan NTB di ITDC tiba-tiba tidak ada,” ujar Alfi Sahri yang juga merupakan pengajar ilmu politik di IAIN Bima.
Menurutnya, hal ini memperlihatkan lemahnya kapasitas diplomasi dan komunikasi politik Gubernur NTB di hadapan pemerintah pusat.
“Di era tiga gubernur sebelumnya, nyaris selalu ada wakil NTB di ITDC. Kekosongan ini patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin ITDC menegasikan kehadiran wakil NTB, padahal seluruh aktivitas pengembangan bisnis pariwisata mereka berada di wilayah NTB?” tambahnya.
Kondisi ini, lanjut Alfi, bisa berdampak pada ketimpangan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan daerah dan menunjukkan perlunya peningkatan strategi komunikasi dan lobi politik dari Pemerintah Provinsi NTB ke tingkat nasional.
