Pojok NTB– Isu penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB terus menjadi sorotan publik, terutama soal kemungkinan hadirnya “sekda impor” atau pejabat dari luar birokrasi NTB. Pengamat politik Dr. Alfi Sahrin memberikan pandangan tegas terkait hal ini.
“Jika yang diangkat adalah sekda impor, artinya bukan dari internal birokrasi NTB, maka itu bertentangan dengan semangat desentralisasi. Kebijakan pemprov harusnya konsisten dengan prinsip otonomi daerah,” kata Alfi saat diwawancarai, Senin (30/6).
Menurutnya, desentralisasi bukan sekadar pembagian kewenangan administratif, tetapi juga tentang penguatan kapasitas lokal dan kepercayaan terhadap SDM daerah sendiri.
“Kalau pemprov sendiri tidak percaya pada kualitas internalnya, lalu untuk apa kita bicara soal otonomi daerah?” ucapnya kritis.
Alfi juga mengingatkan risiko lain dari pengangkatan pejabat luar daerah. “Pejabat impor dikhawatirkan akan sulit beradaptasi dengan dinamika sosial dan birokrasi NTB. Ini bisa memperlambat kinerja pemerintahan, bahkan menimbulkan resistensi internal,” jelasnya.
Ia menegaskan, jabatan Sekda bukan posisi administratif biasa, melainkan pusat kendali birokrasi daerah. Karena itu, siapa pun yang dipilih harus memahami konteks lokal secara mendalam.
“Sudah saatnya Pemprov NTB menunjukkan komitmen nyata terhadap penguatan SDM lokal. Jangan sampai keputusan politis justru merusak semangat desentralisasi yang sudah diperjuangkan,” pungkas Alfi.
