Pojok NTB– Di Desa Talonang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat (NTB), pohon-pohon ditanam bukan sekadar untuk menghijaukan hutan, tetapi juga untuk menumbuhkan harapan. Di balik upaya tersebut, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia, hadir melalui program Perhutanan Sosial sebagai bentuk kolaborasi nyata dengan masyarakat sekitar untuk tumbuh bersama dalam mengelola potensi hutan setempat.
Program Perhutanan Sosial ini merupakan perwujudan dari filosofi “dari hutan, untuk ekonomi lokal yang lestari”. Lebih dari sekadar kegiatan penanaman pohon, program ini membangun ekosistem berkelanjutan yang melibatkan masyarakat sekitar secara aktif. Tujuannya adalah memberdayakan Kelompok Tani Hutan (KTH) agar mampu mengelola hutan secara lestari serta memperoleh manfaat ekonomi yang legal dan berkelanjutan.
Dalam acara penanaman pohon perdana yang digelar di Desa Talonang beberapa waktu lalu, Vice President Policy, Permitting & Social Impact AMMAN, Priyo Pramono, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen AMMAN untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat melalui pengelolaan hutan berkelanjutan.
“Kami percaya bahwa hutan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Program ini adalah upaya kami untuk bekerja bersama masyarakat sekitar guna menjaga hutan dan memanfaatkan hasilnya secara berkelanjutan, demi generasi sekarang dan mendatang,” ujar Priyo.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB periode 2022–2025, Julmansyah, S.Hut, M.AP, turut menyatakan dukungannya.
“Program ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong pengelolaan hutan yang inklusif dan berkelanjutan. Kami sangat mendukung langkah AMMAN dalam memperkuat kapasitas masyarakat melalui skema perhutanan sosial,” ungkapnya.
Pendekatan ‘3 Kelola’: Sinergi untuk Keberlanjutan
Keunikan program ini terletak pada pendekatan ‘3 Kelola’—mengelola kawasan, mengelola kelembagaan, dan mengelola usaha. Ini bukan sekadar soal menanam, memelihara, dan memanen. Melalui pendekatan ini, AMMAN memastikan bahwa kelompok tani hutan tidak hanya memahami prinsip pengelolaan hutan yang lestari, tetapi juga mampu membangun kelembagaan yang kuat dan mengembangkan hasil hutan menjadi produk bernilai ekonomi.
Diversifikasi tanaman menjadi salah satu kunci keberhasilan program. Selain komoditas unggulan lokal seperti jagung, sistem agroforestri diterapkan dengan menanam pohon bernilai ekonomi tinggi seperti nangka, alpukat, kelengkeng, minyak kayu putih, sengon, mangga, dan pete. Langkah ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kelestarian ekologi dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Proyek ini diawali dengan langkah-langkah strategis, mulai dari asesmen Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk menggali potensi dan kebutuhan masyarakat, hingga penandatanganan Nota Kesepahaman antara AMMAN dan Pemerintah Provinsi NTB terkait tata kelola hutan di wilayah konsesi dan sekitarnya.
Langkah tersebut diperkuat melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara AMMAN dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB yang berfokus pada pengembangan serta pemberdayaan masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial. Implementasinya dilakukan melalui kerja sama demplot dengan tiga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Sejorong Mataiyang, Brang Rea Puncak Ngengas, dan Brang Beh. Saat ini, pengembangan demplot seluas hingga 20 hektare tengah berlangsung, melibatkan ratusan petani dan keluarga dari empat KTH di bawah ketiga KPH tersebut.
Kepala Balai KPH Sejorong Mataiyang, Syahril, mengungkapkan antusiasmenya terhadap inisiatif ini sebagai peluang baru bagi masyarakat lokal.
“Kami sangat bersyukur atas kesempatan ini. Program ini sungguh memberdayakan masyarakat lokal yang tinggal di kawasan hutan. Ini adalah peluang dan potensi baru yang luar biasa bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan menjaga kelestarian hutan secara bersama-sama,” ujarnya.
Masa Depan yang Ditumbuhkan dari Akar Kolaborasi
Kisah di Desa Talonang merupakan cerminan kolaborasi yang bermakna antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mengelola kekayaan alam—bukan hanya sebagai aset lingkungan, tetapi juga sebagai sumber kehidupan ekonomi yang berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik.
