Pojok NTB – Program smart city yang digaungkan pemerintah daerah dipertanyakan warga. Pasalnya, sejumlah ruas jalan di wilayah Praya Timur, Lombok Tengah, masih minim penerangan hingga malam hari.
M. Abdul Aziz Zakaria, warga Desa Ganti, Dusun Sepakat, mendesak Dinas Perhubungan Lombok Tengah segera menyelesaikan pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Praya Timur.
Ia mempertanyakan keberadaan anggaran PJU yang setiap tahun disebut mencapai miliaran rupiah. Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya diwujudkan dalam bentuk fasilitas penerangan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Katanya smart city, kenyataannya jalan masih gelap gulita. Dinas Perhubungan Lombok Tengah ke mana? Apakah hanya menerangi kantor, tetapi lupa menerangi jalan rakyat?” tegas Abdul Aziz.
Menurutnya, kondisi jalan yang gelap sangat ironis karena masyarakat tetap dibebankan kewajiban membayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) melalui tagihan listrik. Namun, hak masyarakat untuk mendapatkan penerangan jalan yang memadai dinilai belum terpenuhi.
Abdul Aziz menilai, minimnya penerangan bukan hanya menyulitkan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan tindak kriminal di malam hari.
“Jalan yang gelap dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi kecelakaan atau persoalan keamanan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan fasilitas penerangan. Menurutnya, sejumlah kawasan terlihat terang dengan fasilitas PJU, sementara wilayah Praya Timur masih menghadapi persoalan penerangan.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Dinas Perhubungan tidak menganggap persoalan PJU sebagai hal sepele.
Tiga Tuntutan Warga
Abdul Aziz menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemkab Lombok Tengah dan Dinas Perhubungan, yakni:
1. Segera melakukan pengecekan dan pemetaan terhadap seluruh ruas jalan di wilayah Praya Timur yang masih minim penerangan serta memasang PJU pada titik-titik yang membutuhkan.
2. Membuka informasi penggunaan anggaran PJU secara transparan, termasuk rincian anggaran dan realisasi program penerangan jalan kepada masyarakat.
3. Melakukan evaluasi terhadap pengadaan dan pemeliharaan PJU, termasuk meminta pertanggungjawaban pihak terkait apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata sehingga masyarakat Praya Timur dapat menikmati jalan yang lebih terang, aman, dan nyaman
“Jangan hanya bicara pembangunan dan smart city. Masyarakat membutuhkan bukti nyata. Jalan yang digunakan setiap hari juga harus menjadi perhatian,” pungkasnya.
