Pojok NTB – Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung menilai pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) tidak selalu berdampak negatif bagi pembangunan daerah. Menurutnya, meski terjadi efisiensi anggaran, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai program langsung ke daerah dengan nilai anggaran yang besar.
Ia menyebut sejumlah program seperti sekolah rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), kampung nelayan, Desa Merah Putih, hingga rumah subsidi menjadi instrumen yang dapat menutupi kekurangan akibat pengurangan TKD.
“Daerah memang memiliki banyak kebutuhan. Tapi ada program pusat yang langsung masuk ke daerah dan anggarannya cukup besar. Ini bisa menutupi kekurangan TKD,” ujar Tamsil.
Ia juga mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan dana hingga Rp504 triliun untuk merespons keluhan daerah yang mengalami hambatan pembangunan akibat pemotongan TKD. Dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk melanjutkan proyek yang terhenti melalui skema tertentu.
Namun, Tamsil menegaskan daerah harus menyampaikan kebutuhan secara konkret dan jelas. Menurutnya, pemerintah pusat akan melihat apakah proyek yang terhenti benar-benar akibat pemotongan anggaran atau justru disebabkan oleh ketidakefisienan dalam pengelolaan daerah.
“Kalau memang ada pembangunan yang terhenti karena pemotongan TKD, pemerintah daerah tinggal mengajukan proposal. Tetapi harus dipastikan persoalannya memang karena anggaran, bukan karena inefisiensi,” katanya.
