Pojok NTB – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), dinilai menjadi gambaran masih rapuhnya sistem politik, pengawasan, dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Pakar Ilmu Antropologi Negara, Dr. Alfi Sahrin, mengatakan kasus tersebut bukanlah cerita baru, melainkan persoalan klasik yang terus berulang dengan pelaku yang berbeda. Menurutnya, banyaknya kepala daerah yang terjerat OTT menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari lemahnya sistem.
“Kasus ini bukan cerita baru, tetapi masalah klasik. Banyaknya kepala daerah yang terkena OTT merupakan cermin buruknya sistem politik, hukum, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Alfi menilai sangat disayangkan karena Lalu Ahmad Zaini belum lama menjabat sebagai Bupati Lombok Barat, namun sudah tersandung kasus hukum. Ia bahkan menyebut kursi Bupati Lombok Barat sebagai “kursi panas”, mengingat sebelumnya mantan Bupati Lombok Barat, Zaini Arony, juga pernah terjerat kasus korupsi.
Menurutnya, korupsi di birokrasi daerah telah berkembang menjadi persoalan yang serius akibat lemahnya pengawasan, minimnya transparansi, kuatnya relasi patronase, serta faktor keserakahan.
“Mayoritas korupsi pejabat bukan karena kebutuhan, tetapi karena keserakahan. Korupsi tumbuh subur karena pengawasan lemah dan hubungan antara penguasa dengan pengusaha sering kali berlangsung secara pragmatis dan transaksional,” katanya.
Ia menambahkan, tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah turut menjadi salah satu penyebab praktik korupsi. Rekrutmen calon kepala daerah yang lebih mengedepankan elektabilitas dan kekuatan modal dibanding integritas dinilai menciptakan lingkaran setan korupsi.
“Ketika biaya politik sangat mahal, ada kecenderungan pejabat yang terpilih mencari cara untuk mengembalikan modal politiknya saat menjabat. Inilah yang membuat praktik korupsi terus berulang,” jelasnya.
Alfi juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadikan OTT sebagai tontonan politik yang ramai sesaat. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi seharusnya diukur dari semakin sedikitnya pejabat yang berani menyalahgunakan kewenangan karena sistem pemerintahan telah benar-benar menutup ruang bagi praktik korupsi.
Ia menegaskan, OTT terhadap Bupati Lombok Barat harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi seluruh pemerintah daerah di NTB. Reformasi birokrasi, kata dia, tidak cukup hanya diukur dari penghargaan, digitalisasi layanan, maupun slogan pelayanan publik, tetapi harus dibangun di atas fondasi integritas dan etika pemerintahan.
“Kepercayaan publik adalah modal politik yang paling berharga. Apa yang terjadi pada Bupati Lombok Barat menjadi representasi masih menjamurnya praktik kleptobirokrasi atau birokrasi yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya.
