Pojok NTB – Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menegaskan pentingnya penguatan kerja sama kawasan Bali–Nusa Tenggara sebagai kekuatan strategis nasional dalam mendukung ketahanan pangan, konektivitas wilayah, hingga transisi energi berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) Tahun 2026 di Hotel Tentrem, Semarang, Selasa (12/5).
Forum tersebut menghasilkan kesepakatan bersama antarprovinsi anggota FKD MPU untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi tantangan global, terutama pada sektor pangan, energi, dan konektivitas kawasan.
Dalam arahannya yang disampaikan secara virtual, Wakil Presiden RI menekankan bahwa wilayah anggota FKD MPU memiliki posisi strategis karena dihuni sekitar 183 juta jiwa dan menyumbang lebih dari 60 persen pertumbuhan ekonomi nasional.
“Presiden menginstruksikan percepatan swasembada pangan dan energi sebagai benteng pertahanan nasional. Saya berharap forum ini menghasilkan langkah konkret dan inovatif,” tegas Wapres.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wagub NTB memaparkan berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat kawasan Bali–Nusra yang mencakup Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Menurutnya, NTB memiliki kapasitas besar sebagai daerah penyangga pangan nasional, termasuk di sektor peternakan dan perikanan.
“Beberapa komoditas kami seperti perikanan sekarang sudah bisa diekspor langsung dari NTB. Begitu juga sapi, karena sebagian kebutuhan Jabodetabek dipenuhi dari wilayah kami,” ujar Wagub.
Tak hanya sektor pangan, NTB juga terus memperkuat investasi dan pengembangan energi terbarukan melalui potensi pertambangan dan keberadaan fasilitas smelter milik PT Amman Mineral.
Wagub menekankan bahwa kerja sama antardaerah tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman semata, tetapi harus memiliki arah, target, serta implementasi yang jelas dan terukur.
Karena itu, Pemprov NTB bersama kawasan Bali–Nusra mulai melibatkan perguruan tinggi dan akademisi untuk memetakan potensi energi terbarukan serta sumber daya strategis daerah.
“Kami ingin kerja sama ini menghasilkan tindak lanjut yang nyata, berbasis riset, dan memiliki dampak langsung bagi pembangunan kawasan,” jelasnya.
Langkah kolaboratif tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto yang menilai kerja sama Bali, NTB, dan NTT sebagai model kolaborasi regional yang progresif.
“Kerja sama Bali, NTB, dan NTT ini sangat baik. Yang dibutuhkan sekarang adalah ukuran keberhasilan yang jelas, mulai dari target energi terbarukan hingga output pembangunan yang terukur,” ujar Bima Arya.
Rapat kerja FKD MPU 2026 juga dihadiri Ahmad Luthfi, KGPAA Paku Alam X, serta perwakilan kepala daerah dari seluruh provinsi anggota FKD MPU.
