Pojok NTB – Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, melakukan kunjungan kerja ke RSUD Kota Bima, Jumat (27/2/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan fisik, pengadaan alat kesehatan, serta kesiapan sumber daya manusia berjalan sesuai standar peningkatan kelas rumah sakit.
Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen bersama memperkuat RSUD Kota Bima sebagai pusat rujukan wilayah timur NTB. Penguatan ini merupakan bagian dari strategi besar peningkatan akses layanan kesehatan di Pulau Sumbawa, termasuk peningkatan status rumah sakit menjadi Tipe C serta peningkatan kelas RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir menjadi Tipe B, sesuai regulasi Kementerian Kesehatan.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya verifikasi langsung di lapangan. Ia ingin memastikan pembangunan rumah sakit benar-benar memenuhi standar dan mampu berfungsi optimal. Dengan penguatan sarana, peralatan medis modern, serta tambahan dokter spesialis, masyarakat Sumbawa—khususnya Dompu dan Bima—diharapkan tidak lagi harus dirujuk ke Mataram untuk mendapatkan layanan spesialistik seperti intervensi jantung, kemoterapi kanker, hemodialisis, maupun pemeriksaan patologi anatomi.
Selama ini, ketimpangan layanan antara Lombok dan Sumbawa menyebabkan pasien harus menempuh perjalanan laut dan darat ratusan kilometer dalam kondisi sakit. Dampaknya bukan hanya antrean panjang dan biaya tambahan, tetapi juga meningkatnya risiko medis akibat keterlambatan penanganan.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa penguatan RSUD Kota Bima merupakan langkah konkret menghadirkan keadilan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.
Secara struktural, NTB menghadapi beban penyakit yang tinggi. Kanker, stroke, tuberkulosis, penyakit jantung, serta stunting mendominasi angka kematian prematur dan disabilitas. Dengan jumlah penduduk mencapai 5,66 juta jiwa, kerugian ekonomi akibat penyakit diperkirakan mencapai Rp18–25 triliun per tahun. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan kesehatan bukan hanya isu sosial, tetapi juga berdampak langsung pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebelum peningkatan, RSUD Kota Bima hanya memiliki 98 tempat tidur, tujuh poliklinik rawat jalan, serta layanan ICU dan NICU terbatas. Setelah penguatan, kapasitas ditargetkan meningkat menjadi sekitar 230 tempat tidur, 14 poliklinik, ICU, NICU, ICVCU, instalasi bedah sentral, laboratorium lengkap, serta IGD modern dengan sistem zonasi.
Berbagai peralatan unggulan seperti Cathlab, CT Scan, Mamografi, C-Arm, Echocardiography, Hemodialisis, hingga fasilitas PCR dan EEG turut melengkapi layanan. Pemerintah juga menambah tenaga spesialis onkologi, urologi, bedah saraf, neurologi intervensi, serta anestesi dan terapi intensif.
Pasca peningkatan, pemerintah menargetkan rasio tempat tidur mendekati 1,44 per 1.000 penduduk, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) terkendali di kisaran 75 persen, penurunan waktu tunggu pasien, serta berkurangnya rujukan ke Mataram untuk kasus-kasus tertentu.
Penguatan RSUD Kota Bima bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan strategi besar mengurangi risiko kesehatan dan kerugian ekonomi akibat ketimpangan layanan. Dengan fondasi sistem rujukan yang lebih mandiri di Pulau Sumbawa, arah kebijakan kesehatan NTB kini semakin jelas: mendekatkan layanan, mempercepat penanganan, dan memastikan keadilan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat.
