Pojok NTB — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, menekankan pentingnya sinergi dan akselerasi pelaksanaan program prioritas dalam rapat Tim Percepatan Pembangunan bersama Staf Ahli dan para Asisten di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Rabu (21/01/2026).
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Dinda ini menyoroti penuntasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagai fondasi penting agar program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dieksekusi secara optimal. Seiring implementasi SOTK baru, ia juga menekankan perlunya penataan tata kelola aset dan sumber daya manusia agar kinerja pemerintahan semakin efektif.
Selain aspek kelembagaan, Ummi Dinda menegaskan bahwa sinergitas program menjadi kunci dalam menuntaskan persoalan strategis daerah, seperti kemiskinan, stunting, serta isu prioritas lainnya. Menurutnya, sinkronisasi program antar-OPD, pemerintah kabupaten/kota, hingga kerja sama berkelanjutan dengan berbagai lembaga harus diperkuat agar dampak pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tahun 2026, Ummi Dinda mendorong percepatan sinergi dengan berpedoman pada rencana strategis (Renstra), cascading program, serta rencana kegiatan yang disusun berbasis rumpun program unggulan daerah.
Dalam forum tersebut, masing-masing unsur juga membahas pengenalan wilayah tugas, pola kerja sama, serta mulai mengurai sejumlah agenda percepatan yang perlu segera dilakukan. Selain itu, disepakati pula pelibatan Staf Ahli dan para Asisten dalam pembahasan isu strategis serta perumusan kebijakan bersama OPD dan unit kerja terkait.
Ummi Dinda menilai pertemuan ini sebagai langkah awal yang positif untuk memperkuat koordinasi internal pemerintahan, sehingga percepatan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan kolaboratif.
“Forum seperti ini perlu dilakukan secara berkala agar seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah,” tegasnya. Ia juga mendorong agar ke depan forum koordinasi diperluas dengan melibatkan perangkat daerah dan lembaga terkait guna memperkuat kolaborasi lintas sektor.
