Restrukturisasi OPD NTB Diklaim Bisa Hemat Anggaran Hingga Rp100 Miliar

Ilustrasi uang (Canva)
Ilustrasi uang (Canva)

Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengungkapkan bahwa langkah efisiensi melalui restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya bertujuan menyederhanakan struktur birokrasi, tetapi juga akan berdampak signifikan terhadap penghematan anggaran daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim, menjelaskan bahwa penggabungan sejumlah OPD serta pengurangan jumlah biro dan dinas akan memangkas berbagai pembiayaan rutin yang selama ini cukup membebani anggaran.

“Efisiensi atau penghematan ini harus dilihat secara menyeluruh. Ketika OPD dipisah, dalam hal rapat koordinasi saja itu butuh biaya. Penggabungan OPD merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran,” ungkap Nursalim di Mataram, Rabu (21/5/2025).

Ia menambahkan bahwa banyak variabel yang menjadi pertimbangan dalam proses efisiensi ini, mulai dari biaya operasional, perjalanan dinas, hingga anggaran kegiatan internal antar-OPD. Melalui restrukturisasi yang saat ini tengah berjalan, potensi penghematan yang bisa dicapai sangat besar.

“Secara akumulatif, pemangkasan ini dapat menghemat anggaran daerah hingga Rp100 miliar,” tegasnya.

Langkah efisiensi ini juga selaras dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat efektivitas birokrasi sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah. Pemprov NTB memastikan bahwa meskipun jumlah OPD berkurang, pelayanan publik akan tetap maksimal dan bahkan ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi.

Sebelumnya, diketahui bahwa Pemprov NTB akan memangkas jumlah dinas dari 24 menjadi 19, serta mengurangi jumlah biro di lingkup Setda dari 9 menjadi 7. Kebijakan ini berdampak pada 227 pejabat struktural di berbagai tingkatan.

Dengan penghematan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp100 miliar, Pemprov NTB berencana mengalihkan sebagian dana tersebut untuk mendukung program prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih strategis dan berdampak luas.

“Intinya, kita ingin tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, terukur, dan berorientasi pada hasil,” pungkas Nursalim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *