Pojok NTB – Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan ketersediaan stok beras di wilayah NTB tetap aman. Selain memperkuat distribusi ke sejumlah daerah di Indonesia, Bulog juga menyiapkan pembangunan 10 unit gudang baru untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan mendukung penyerapan hasil pertanian.
Kepala Bulog Wilayah NTB, Mara Kamin Siregar, mengatakan distribusi beras dari NTB selama ini didominasi pengiriman ke wilayah NDP (sesuai penyebutan narasumber), dengan porsi hampir 60 persen. Selanjutnya, distribusi dilakukan ke Bali dan DKI Jakarta.
Ke depan, Bulog NTB juga membuka peluang memperluas distribusi beras ke wilayah Indonesia Timur, seperti Ambon dan Papua.
“Stok aman, insyaallah stok kita tetap aman. Kami juga terus mencari gudang-gudang untuk kesiapan awal tahun,” ujar Mara.
Untuk memperkuat infrastruktur penyimpanan, NTB direncanakan mendapatkan tambahan 10 unit gudang yang tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Lombok, Lombok Timur, Sumbawa, dan Bima.
Dari 10 unit tersebut, tiga gudang direncanakan memiliki kapasitas sekitar 3.500 ton per unit. Sementara gudang lainnya memiliki kapasitas masing-masing sekitar 1.000 ton.
Mara menjelaskan, saat ini Bulog NTB memiliki gudang milik sendiri di 16 titik dengan kapasitas sekitar 117.000 ton. Selain itu, Bulog juga menyewa gudang swasta dengan kapasitas hampir 150.000 ton.
Dengan tambahan gudang baru, total kapasitas penyimpanan Bulog NTB diproyeksikan mencapai sekitar 250.000 ton.
Menurutnya, penguatan kapasitas gudang menjadi bagian dari kesiapan Bulog menghadapi penyerapan hasil pertanian pada 2027, termasuk gabah, beras, dan jagung.
“Insyaallah Bulog siap melakukan penyerapan gabah, beras, dan jagung pada 2027. Sampai hari ini pun kegiatan penyerapan masih terus kami lakukan,” tegasnya.
Di sisi lain, Bulog NTB juga memperketat pengawasan terhadap mitra penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Mara mengimbau seluruh mitra, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK) dan kios atau toko yang menjual beras SPHP, agar tidak melakukan pengemasan ulang maupun menjual beras melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini Bulog NTB telah mencoret sekitar 10 mitra RPK yang terbukti melakukan pelanggaran. Penindakan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Satgas Pangan, termasuk terhadap pelanggaran yang berlanjut ke proses hukum.
Menurut Mara, praktik pengemasan ulang berpotensi merugikan masyarakat. Sebab, beras SPHP yang seharusnya dijual dengan harga sesuai ketentuan dapat dikemas kembali dan dipasarkan dengan harga lebih tinggi.
Untuk mencegah penyimpangan, Bulog membatasi pasokan kepada mitra di pasar-pasar SP2KP sekitar 2–4 ton per minggu, menyesuaikan kapasitas masing-masing kios.
“Kami tidak akan memberikan pasokan melebihi kemampuan kios yang bersangkutan. Kami khawatir beras tersebut bukan dijual secara eceran di sana, tetapi justru dialihkan ke pihak lain,” jelasnya.
Bulog NTB juga terus melakukan pemantauan hampir setiap hari dengan melibatkan Satgas Pangan dan media guna memastikan distribusi beras SPHP berjalan sesuai aturan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan beras dengan harga yang sesuai ketentuan.
