Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Pasalnya, angka kemiskinan di NTB masih berada pada level dua digit dan belum mencapai target satu digit.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda strategis sekaligus prioritas utama pembangunan daerah.
Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya melalui program pemerintah provinsi, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemerintah kabupaten/kota.
Hal tersebut menjadi salah satu alasan digelarnya rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan dengan mengusung tema Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan.
“Harapan kami melalui rakor ini, kita bisa menurunkan angka kemiskinan dengan kolaborasi program-program yang ada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Baiq Nelly.
Ia menjelaskan, Pemprov NTB telah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui program Desa Berdaya.
Namun, ia berharap pemerintah kabupaten/kota juga memiliki program khusus yang saling terintegrasi dengan kebijakan pemerintah provinsi agar upaya penurunan kemiskinan berjalan lebih efektif.
Baiq Nelly menegaskan, pengentasan kemiskinan saat ini menjadi prioritas pertama pembangunan NTB. Sementara prioritas berikutnya adalah ketahanan pangan dan pengembangan sektor pariwisata.
“Kalau kita berbicara kemiskinan, PR terbesar kita adalah kemiskinan. Walaupun angkanya turun, tetapi belum signifikan. Harapan kita bisa berada di angka satu digit, sementara sekarang masih dua digit,” jelasnya.
Berdasarkan data yang disampaikan Baiq Nelly, tingkat kemiskinan NTB pada 2023 tercatat sebesar 13,85 persen. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan menjadi 11,91 persen pada September 2024.
Meski menunjukkan tren penurunan, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan besar untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga mencapai satu digit.
Karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta berbagai sektor terkait dinilai menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
