Pojok NTB – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memetakan kebutuhan pelaku industri film lokal untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Subsektor perfilman menjadi salah satu prioritas karena dinilai memiliki potensi untuk mendukung promosi pariwisata NTB.
Kepala Disparekraf NTB mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan komunitas dan asosiasi perfilman untuk membahas peluang pengembangan industri film lokal, termasuk berbagai kendala yang dihadapi para pelaku kreatif.
Menurutnya, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi dan mempercepat perkembangan subsektor ekonomi kreatif agar mampu tumbuh dan memberikan manfaat lebih luas bagi daerah.
“Kita baru melakukan brainstorming. Tugas pemerintah adalah melakukan fasilitasi dan akselerasi. Masukan yang diberikan komunitas juga banyak, tinggal menentukan mana yang menjadi prioritas untuk dilakukan ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, perfilman menjadi salah satu subsektor yang diprioritaskan karena karya audiovisual dapat menjadi media untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi sineas lokal untuk mengembangkan karya sekaligus memperkuat identitas NTB melalui industri kreatif.
Selain perfilman, Disparekraf NTB juga menyoroti pentingnya kemampuan menyusun narasi atau storytelling dalam pengembangan pariwisata.
Menurutnya, promosi destinasi tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam. Cerita yang kuat mengenai budaya, tradisi, masyarakat, dan keunikan suatu tempat juga diperlukan untuk membangun daya tarik wisata.
Namun, ketersediaan penulis yang mampu menyusun narasi secara menarik masih menjadi tantangan. Karena itu, ia membuka peluang penyelenggaraan kelas jurnalistik untuk membantu memperkuat kemampuan menulis cerita bagi kebutuhan promosi pariwisata.
“Nanti coba kita buat kelas jurnalis untuk bisa membantu menyusun narasi sebagai bahan storytelling,” katanya.
Gagasan tersebut diharapkan dapat mempertemukan kemampuan jurnalistik dengan kebutuhan industri pariwisata, khususnya dalam menghasilkan konten yang informatif, menarik, dan mampu menggambarkan karakter destinasi NTB.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama untuk seluruh subsektor.
NTB memiliki beragam subsektor ekonomi kreatif dengan karakteristik, kebutuhan, dan tantangan masing-masing. Bahkan, dalam bidang seni pertunjukan, seperti seni tari, seni rupa, dan teater, setiap bidang memiliki tahapan pengembangan yang berbeda.
Karena itu, pemerintah perlu menghimpun masukan langsung dari para pelaku industri untuk menentukan bentuk dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Melalui penguatan perfilman, peningkatan kemampuan bercerita, serta fasilitasi komunitas kreatif, Disparekraf NTB berharap ekonomi kreatif dapat berkembang sekaligus menjadi bagian penting dari strategi promosi pariwisata daerah.
Dengan demikian, karya sineas, jurnalis, dan pelaku kreatif lokal tidak hanya menjadi produk industri kreatif, tetapi juga sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan destinasi NTB kepada dunia.
