Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi NTB Tahun 2026 di Hotel Astori, Mataram, sebagai langkah memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di daerah.
Membuka rakor tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya, seluruh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, hingga pemerintah desa perlu bergerak dalam satu arah agar upaya mitigasi dapat berjalan lebih efektif.
“Rakor ini sangat tepat waktu dan memang sangat kita butuhkan sebelum kita terlambat. Masih ada waktu untuk melakukan upaya-upaya mitigasi agar dampak bencana dapat diminimalkan,” ujar Iqbal.
Dalam kesempatan itu, Gubernur mengungkapkan bahwa Pemprov NTB telah mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana ke dalam berbagai kebijakan pembangunan. Salah satunya melalui Program Desa Berdaya, yang tidak hanya berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem di 120 desa, tetapi juga menargetkan lahirnya desa-desa yang tangguh menghadapi bencana.
Iqbal juga menyoroti ancaman kekeringan yang menjadi salah satu tantangan utama di NTB. Hingga 23 Juli 2026, kekeringan telah berdampak pada sembilan kabupaten/kota, 50 kecamatan, dan 134 desa dengan lebih dari 206 ribu jiwa terdampak. Karena itu, ia meminta seluruh pihak memperkuat langkah antisipasi, terutama dalam menjamin ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor pertanian.
Selain membahas kesiapsiagaan menghadapi kekeringan, rakor juga menjadi forum untuk menyelaraskan berbagai program penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman gempa bumi, banjir, tsunami, hingga perubahan iklim.
Menurut Iqbal, NTB memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun di saat yang sama juga menyimpan berbagai potensi bencana. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus selalu dibarengi dengan penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan agar masyarakat semakin tangguh menghadapi berbagai risiko bencana di masa mendatang.
