Pojok NTB – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Peternakan memastikan pengiriman sapi dari NTB ke berbagai daerah berjalan lancar menjelang Iduladha 2026. Tahun ini, NTB ditetapkan memiliki kuota pengiriman sebanyak 52.517 ekor sapi keluar daerah.
Kepala Dinas Peternakan NTB, Muhamad Riadi mengatakan, kuota tersebut telah ditetapkan sejak akhir 2025 berdasarkan perhitungan populasi ternak dan kebutuhan daerah.
“Penetapan kuota dilakukan berdasarkan populasi betina produktif, angka kelahiran, mortalitas, serta target pertumbuhan ternak yang harus tetap kita amankan di NTB,” ujarnya.
Menurut Riadi, dari hasil perhitungan tersebut, sekitar 92 ribu ekor sapi sebenarnya tersedia untuk dipotong maupun didistribusikan. Namun pemerintah tetap membatasi jumlah pengiriman keluar daerah agar kebutuhan masyarakat NTB tetap terpenuhi.
Hingga April 2026, sebanyak 32.226 ekor sapi telah dikirim keluar NTB, sementara sisa kuota yang belum terpakai mencapai 20.291 ekor. Kabupaten Sumbawa menjadi daerah dengan stok terbesar, yakni sekitar 13.061 ekor sapi yang belum didistribusikan keluar daerah.
Ia menjelaskan, pengiriman sapi dari NTB tidak hanya untuk kebutuhan hewan kurban di Jabodetabek, tetapi juga untuk berbagai wilayah lain seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah.
“Total pengiriman untuk kebutuhan hewan kurban ke wilayah DKI dan Jabodetabek sampai akhir April mencapai 24.974 ekor. Sedangkan untuk Kalimantan dan daerah lainnya sekitar 27.449 ekor,” jelasnya.
Ia menegaskan, NTB kini menjadi salah satu daerah pemasok sapi terbesar untuk kebutuhan nasional, terutama menjelang Iduladha. Bahkan permintaan dari Kalimantan Selatan terus meningkat setiap tahun.
“Ke depan pasar Kalimantan ini akan terus kita garap, jadi tidak hanya fokus di Jabodetabek,” katanya.
Selain memastikan stok aman, Dinas Peternakan NTB juga mengaku terus memperketat pengawasan lalu lintas ternak bersama pihak perhubungan, karantina, dan instansi terkait guna menghindari penumpukan pengiriman maupun masalah kesehatan hewan.
Riadi menambahkan, koordinasi dengan media juga penting dilakukan agar informasi terkait distribusi ternak dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di lapangan.
