Pojok NTB – Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai garda terdepan dalam mencegah konflik sosial berbasis agama.
Hal itu disampaikan Tito saat memberikan arahan dalam kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan kepada Forkopimda Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Hotel Merumatta, Selasa (19/5/2026).
Menurut Tito, FKUB memiliki peran sangat penting karena diisi tokoh-tokoh agama yang memahami kondisi masyarakat secara langsung. Keberadaan forum tersebut dinilai efektif untuk meredam persoalan sebelum berkembang menjadi konflik besar.
“Kalau FKUB bergerak aktif dan proaktif mendatangi daerah-daerah rawan isu keagamaan, biasanya daerah akan tetap tenang,” ujarnya.
Tito menilai, banyak konflik keagamaan sebenarnya bisa dicegah sejak awal jika komunikasi antar tokoh agama berjalan baik. Ia bahkan mengaku pernah menemukan sejumlah daerah yang konflik sosialnya cepat mereda karena peran aktif FKUB.
Namun sebaliknya, ia menyebut ada pula daerah yang FKUB-nya tidak berjalan optimal akibat minim dukungan anggaran dan program.
“Kenapa ada FKUB yang tidak jalan? Karena tidak dibiayai. Kalau ada program dan anggaran, mereka bisa turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pendekatan,” katanya.
Mantan Kapolri itu menegaskan bahwa penanganan konflik keagamaan tidak cukup hanya dilakukan ketika persoalan sudah membesar. Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih penting dibanding sekadar menjadi “pemadam kebakaran” saat konflik sudah pecah.
Ia mencontohkan pengalaman saat menangani konflik sosial di sejumlah daerah, di mana pendekatan tokoh agama terbukti lebih efektif dalam meredam ketegangan dibanding pendekatan represif semata.
Karena itu, Tito meminta seluruh kepala daerah di wilayah Nusa Tenggara dan Maluku memberi perhatian serius terhadap keberlangsungan FKUB, termasuk memastikan adanya dukungan anggaran yang cukup agar forum tersebut bisa aktif menjalankan program deteksi dini dan mediasi sosial.
“Isu keagamaan itu sangat sensitif. Kalau ditangani tokoh yang mengerti dan dipercaya masyarakat, biasanya lebih cepat selesai,” tegasnya.
Ia berharap FKUB di seluruh daerah dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga toleransi dan persatuan masyarakat.
