Pojok NTB – Ketua Satgas MBG NTB sekaligus Asisten I Provinsi NTB, Fathul Ghani, menegaskan bahwa penghentian sementara (suspensi) program MBG dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan kesiapan operasional di lapangan.
Menurutnya, tugas utama Satgas adalah menjamin ketersediaan bahan baku dapur SPPG tanpa mengganggu mekanisme pasar. “Kami memastikan suplai kebutuhan dapur bisa tercukupi, mulai dari beras, sayuran, buah, hingga telur, tanpa mengganggu stabilitas pasar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, stok pangan di NTB, khususnya beras, dalam kondisi aman bahkan surplus. Program MBG juga dinilai mampu menyerap hasil produksi petani lokal. “Dengan adanya program ini, hasil pertanian kita terserap dengan baik dan berdampak positif bagi petani,” katanya.
Meski demikian, terdapat kendala pada komoditas tertentu seperti buah-buahan. Namun, pemerintah telah mulai mengoptimalkan produksi lokal di beberapa wilayah agar bisa langsung diserap oleh dapur terdekat.
Terkait penghentian sementara operasional, Fathul mengungkapkan bahwa total 350 dapur SPPG sempat disuspensi karena belum memenuhi persyaratan administrasi seperti SLHS dan JIPAL. “Awalnya ada 302 yang disuspensi, kemudian bertambah 48, sehingga totalnya 350 unit,” jelasnya.
Namun, proses perbaikan terus berjalan. Hingga saat ini, sebagian besar dapur telah kembali beroperasi secara bertahap. “Tahap pertama sudah dibuka 28 unit, tahap kedua 96 unit, dan tahap ketiga 110 unit. Saat ini tersisa sekitar 126 unit yang masih dalam proses perbaikan,” ungkapnya.
Pemerintah menargetkan seluruh dapur dapat kembali beroperasi penuh dalam waktu dekat. “Target kami, seluruhnya bisa beroperasi maksimal dalam bulan ini,” tegas Fathul.
Ke depan, pemerintah akan lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan, mulai dari kualitas menu, ketepatan distribusi, hingga daya tarik makanan bagi penerima manfaat. Hal ini penting mengingat masih ditemukan makanan yang tidak dikonsumsi.
“Menu yang disajikan harus benar-benar menggugah selera agar manfaat gizinya bisa dirasakan optimal oleh penerima,” jelasnya.
Ia juga membuka ruang komunikasi antara pihak dapur dan penerima manfaat, termasuk sekolah, untuk memberikan masukan terkait menu. “Silakan berkomunikasi, karena masukan dari penerima manfaat sangat penting untuk perbaikan layanan ke depan,” tutupnya.
