Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa proses pengiriman ternak sapi ke wilayah Jabodetabek pada tahun 2026 berjalan lebih tertata, terkendali, dan menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, sebagai respons atas sejumlah pemberitaan yang menyoroti adanya persoalan distribusi ternak di Pelabuhan Gili Mas.
“Perlu kami luruskan, secara umum pelaksanaan lalu lintas ternak tahun ini justru mengalami perbaikan signifikan. Sistem pengaturan yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan mendasar seperti sebelumnya,” ujarnya.
Sebagai salah satu lumbung ternak nasional, NTB memegang peran penting dalam penyediaan hewan kurban, terutama menjelang Hari Raya Iduladha. Setiap tahunnya, sekitar 20 ribu ekor sapi dikirim ke wilayah Jabodetabek untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Ahsanul Khalik menjelaskan, tantangan utama dalam distribusi ternak bukan terletak pada tata kelola di daerah, melainkan pada keterbatasan moda transportasi laut, khususnya kapal pengangkut truk dan tronton.
“Penumpukan di pelabuhan sebenarnya hampir terjadi setiap tahun. Namun pada 2026 ini, berbagai langkah antisipatif telah dilakukan sejak awal untuk meminimalkan potensi tersebut,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kepadatan yang terjadi di beberapa titik bukan disebabkan oleh kegagalan sistem pengaturan, melainkan karena bertemunya dua arus logistik besar dalam waktu bersamaan, yakni pengiriman ternak dan distribusi hasil panen jagung di NTB.
“Ini murni faktor momentum. Ada pertemuan dua arus logistik besar secara bersamaan, sehingga terjadi kepadatan,” katanya.
Untuk memastikan distribusi berjalan lancar, Pemprov NTB telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah pembentukan Satuan Tugas Terpadu Lalu Lintas Hewan Kurban 2026 melalui Keputusan Gubernur NTB, pengaturan jadwal penerbitan izin dan sertifikat veteriner, hingga pembatasan pengiriman maksimal 20 truk atau tronton per kabupaten/kota per hari.
Selain itu, pemerintah juga melakukan edukasi kepada peternak agar menyesuaikan waktu pengiriman dengan jadwal kapal, serta memastikan layanan di lapangan berjalan optimal, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan dan penyediaan air minum dengan dukungan berbagai instansi terkait.
Di sisi lain, Pemprov NTB juga telah berupaya meningkatkan kapasitas angkutan laut dengan mengajukan penambahan armada kepada Kementerian Perhubungan RI, khususnya melalui Pelabuhan Lembar dan Gili Mas, serta optimalisasi jalur tol laut melalui Pelabuhan Bima.
“Upaya ini terus kami dorong, meskipun penambahan armada belum sepenuhnya optimal. Namun pengaturan di daerah tetap berjalan baik,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, Pemprov NTB memastikan bahwa distribusi ternak tahun ini berlangsung aman, terkendali, dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peternak.
“Dengan kerja sama semua pihak, proses pengiriman ternak berjalan lancar. Ini menjadi indikator bahwa sistem yang kita bangun sudah berada di jalur yang tepat,” tutupnya.
Pemerintah pun berharap capaian ini dapat terus dipertahankan, sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai salah satu daerah penghasil ternak nasional yang andal dan terpercaya.
