Pojok NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menegaskan komitmennya dalam memerangi kemiskinan ekstrem yang masih membayangi sejumlah wilayah. Lewat konferensi pers bertajuk “Meretas Jalan Entaskan Kemiskinan Ekstrem di NTB”, Rabu (18/6), Diskominfotik NTB menggandeng akademisi, teknokrat, hingga masyarakat sipil untuk mempercepat langkah-langkah nyata menghapus kemiskinan.
Konferensi yang digelar di Command Center UPTD Pusat Layanan Digital, Komplek Kantor Gubernur NTB itu menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Wakil Gubernur NTB 2008-2013, Ir. H. Badrul Munir, M.M., dan akademisi senior Prof. Dr. H. Mansur Afifi.
Badrul Munir menegaskan, pengentasan kemiskinan bukan sekadar urusan data, tapi soal konsistensi aksi nyata. “NTB punya sumber daya besar. Kuncinya ada di integrasi program dan keberanian politik. Kalau dulu kita bisa turunkan angka kemiskinan 6,56 persen dalam lima tahun, kenapa sekarang tidak?” tegasnya.
Senada, Prof. Mansur Afifi menyebut kemiskinan ekstrem bukan sekadar angka, melainkan soal keadilan sosial. “Negara dan daerah harus hadir, bukan hanya lewat retorika, tapi melalui anggaran yang berpihak, program afirmatif, dan pengawasan yang ketat,” ujarnya.
Dari sisi teknokratik, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, menyampaikan bahwa langkah konkret sudah disiapkan sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Ada tiga strategi utama: meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan beban pengeluaran, serta meminimalkan kantong kemiskinan.
“Data kita sudah sangat lengkap, by name by address. Ada 119.000 warga miskin ekstrem di NTB, dan wilayah tertinggi ada di Lombok Utara. Tinggal eksekusi, tinggal aksi,” tegas Iskandar.
Kini, yang dibutuhkan NTB bukan lagi wacana, tapi kerja nyata. Semua mata tertuju pada langkah konkret Pemprov NTB untuk membuktikan komitmennya.
