Pojok NTB – Prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi pondasi dalam membangun birokrasi yang akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dinilai masih jauh dari ideal. Hal ini disampaikan oleh Dr. Alfisahrin, M.Si, Dosen Ilmu Politik dari Universitas Bima International.
Menurut Alfisahrin, meritokrasi adalah hal mendasar untuk menciptakan sistem pemerintahan yang sehat dan profesional. Namun, penerapannya di NTB masih terganjal oleh banyak kepentingan non-struktural.
“Meritokrasi itu penting dan fundamental. Tapi secara programatis, sulit diterapkan karena adanya conflict of interest, budaya balas budi, dan pendekatan personalistik. Ini sangat bertentangan dengan prinsip meritokrasi yang menekankan kemampuan, prestasi, dan kualifikasi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti inkonsistensi antara pernyataan dan praktik politik di era kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal. Salah satunya soal janji tidak menempatkan tim sukses di jabatan strategis, khususnya di badan usaha milik daerah (BUMD).
“Saya mengikuti bagaimana Gubernur dalam RDP menyatakan tidak akan memarkir timses di BUMD. Tapi kenyataannya sangat kontras dengan apa yang disampaikan,” tambah Alfisahrin.
Lebih jauh, ia mengaitkan buruknya penerapan meritokrasi dengan persoalan-persoalan mendesak di NTB seperti kemiskinan, pengangguran, dan lambannya digitalisasi pemerintahan.
“Kalau bicara soal pengentasan kemiskinan, tenaga kerja, dan digitalisasi birokrasi, maka 60%–70% dari sistem itu hanya bisa ideal jika benar-benar diisi oleh SDM yang unggul,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa tanpa keberanian politik untuk menegakkan meritokrasi secara konsisten, reformasi birokrasi di NTB hanya akan jadi wacana kosong.