NTB Siapkan Sekolah Rakyat Khusus Anak Pekerja Migran di Lombok Timur

Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana menyiapkan Sekolah Rakyat (SR) khusus bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lombok Timur. Program ini ditujukan untuk membantu anak-anak PMI yang selama ini menghadapi persoalan sosial akibat ditinggal orang tua bekerja ke luar negeri.

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan konsep Sekolah Rakyat khusus anak PMI tersebut telah diusulkan kepada Menteri Sosial dan mendapat persetujuan secara prinsip.

Menurutnya, pemerintah daerah kini tinggal menunggu pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Timur yang direncanakan memanfaatkan bekas gedung Akademi Keperawatan (Akper) di wilayah Sakra.

“PMI itu konsepnya sudah kita usulkan kepada Menteri Sosial, beliau prinsipnya setuju. Tinggal menunggu pembangunan SR yang di Lombok Timur, di bekas Akper itu. Nanti itu yang akan kita jadikan tempat untuk SR anak PMI,” kata Iqbal.

Iqbal menjelaskan, program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan sosial yang muncul akibat banyaknya orang tua, khususnya ayah dan ibu, yang bekerja di luar negeri dan meninggalkan anak-anak mereka di kampung halaman.

Selama ini, sebagian besar anak PMI dititipkan kepada keluarga, terutama kakek dan nenek. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan persoalan tersendiri, terutama karena anak-anak tidak mendapatkan pendampingan langsung dari kedua orang tuanya.

“Ini untuk menyelesaikan persoalan sosial yang timbul akibat orang tua meninggalkan anak-anaknya dan menitipkan kebanyakan kepada keluarga, khususnya kakek-neneknya. Ini menjadi persoalan sosial yang banyak terjadi di masyarakat kita,” jelasnya.

Pemilihan Lombok Timur sebagai lokasi Sekolah Rakyat khusus anak PMI bukan tanpa alasan. Iqbal menyebut daerah tersebut menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pekerja migran yang cukup besar di NTB.

Selain itu, lokasi di Lombok Timur diharapkan dapat memudahkan akses anak-anak PMI dari berbagai wilayah, termasuk Lombok Tengah.

Meski demikian, konsep dasar Sekolah Rakyat tidak akan diubah. Pemerintah hanya akan menambahkan sejumlah pendekatan khusus, terutama dalam aspek pendampingan psikologis dan komunikasi anak dengan orang tua mereka.

Salah satu perhatian utama adalah memperkuat peran guru bimbingan konseling (BK) untuk mendampingi anak-anak yang tumbuh jauh dari pengasuhan langsung orang tua.

“Kita tidak mengubah konsep SR, hanya ada beberapa tambahan. Terutama perhatian guru BK-nya akan lebih besar, karena anak-anak ini praktis tidak memiliki keluarga. Orang tuanya sudah di luar negeri dan kesulitan berkomunikasi. Kita akan fasilitasi komunikasi mereka,” pungkas Iqbal.

Melalui program ini, Pemprov NTB berharap anak-anak PMI tidak hanya mendapatkan akses pendidikan yang layak, tetapi juga perhatian, pendampingan, dan dukungan sosial yang selama ini sulit mereka peroleh akibat keterpisahan dengan orang tua.