Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mengembangkan sistem NTB Satu Data untuk mengintegrasikan berbagai sumber data dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Meski demikian, persoalan akurasi dan keamanan data masih menjadi pekerjaan rumah yang akan dibenahi secara bertahap.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, saat peluncuran Dashboard NTB Satu Data. Ia menjelaskan, pengembangan sistem tersebut saat ini masih berfokus pada pengumpulan dan integrasi data dari berbagai produsen data.
Menurut Iqbal, persoalan data masih menjadi tantangan di Indonesia. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh sumber data terintegrasi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap penguatan akurasi dan keamanan.
“Pada tahap sekarang ini kita masih fokus pada collecting data, integrasi data dulu. Next step-nya kita akan masuk kepada keamanan data, kemudian verifikasi datanya,” kata Iqbal.
Ia mengakui, tingkat kesalahan data di NTB masih mengikuti persoalan yang terjadi secara nasional. Karena itu, proses verifikasi akan terus dilakukan untuk memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Iqbal mencontohkan proses verifikasi data kemiskinan dalam program Desa Berdaya di 40 desa pada 2026. Dari sekitar 7.500 data warga yang sebelumnya masuk kategori miskin, setelah dilakukan verifikasi jumlahnya berubah menjadi sekitar 6.200 warga yang masuk desil 1 dan desil 2.
“Jadi sambil jalan, sambil kita mengintegrasikan data ini, pada saat yang sama kita juga melakukan verifikasi data,” jelasnya.
Selain akurasi, keamanan dan kerahasiaan data juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Iqbal menyatakan sependapat bahwa sistem NTB Satu Data perlu dilengkapi penguatan perlindungan data agar informasi yang tersimpan dalam satu server tetap terjaga.
Di sisi lain, Iqbal menyebut pengembangan NTB Satu Data telah mendapat perhatian sejumlah lembaga pemerintah pusat. Sistem tersebut disebut telah mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.
Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkunjung ke NTB untuk melakukan studi banding terkait penyusunan dan tata kelola NTB Satu Data.
“Alhamdulillah, NTB Satu Data ini sudah diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian Bappenas. Bahkan dari lima terbaik nasional, NTB menjadi yang terbaik dalam Satu Data. KPK juga sudah datang ke sini untuk studi banding mengenai tata kelolanya,” ungkapnya.
Iqbal menegaskan, peluncuran dashboard tersebut merupakan tahap awal dari pengembangan sistem data terintegrasi di NTB. Pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan, terutama dalam meningkatkan validitas, akurasi, serta keamanan data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan.
