Pojok NTB – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) membantah anggaran revitalisasi GOR 17 Desember Turida senilai Rp400 miliar dihapus karena dinamika politik pemilihan Ketua KONI NTB.
Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik (AKA), menegaskan persiapan venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 merupakan kepentingan bersama dan tidak seharusnya dikaitkan dengan kepentingan politik maupun individu.
“Saya yakin tidak ada kepentingan pribadi. Yang ada adalah kepentingan bersama, yaitu bagaimana PON ini bisa berjalan dan sukses,” kata AKA, Kamis (1/10).
Menurutnya, Pemprov NTB tidak ingin berspekulasi mengenai perkembangan anggaran revitalisasi GOR Turida dalam pembahasan di tingkat pusat. Perubahan usulan anggaran, kata dia, harus dilihat sebagai bagian dari dinamika kebijakan anggaran pemerintah pusat.
AKA juga menegaskan Pemprov NTB tetap optimistis pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap persiapan PON 2028, termasuk dalam penyediaan dan penataan venue.
“Pemprov berharap semua pihak saling merangkul dan menguatkan untuk menyukseskan PON 2028. Kepentingan PON adalah kepentingan bersama,” tegasnya.
AKA menjelaskan, Komisi V DPR RI pada 24 September 2026 telah menyetujui pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp114,59 triliun.
Dari jumlah tersebut, terdapat Rp32,57 triliun untuk prasarana strategis, yang mencakup berbagai sektor, termasuk pembangunan dan rehabilitasi prasarana olahraga.
Namun, Pemprov NTB belum mengetahui berapa anggaran yang nantinya dialokasikan secara khusus untuk GOR Turida.
“Apakah Rp32,57 triliun tersebut termasuk prasarana olahraga dan berapa yang akan dialokasikan untuk GOR Turida, itu belum dipastikan. Ini yang harus terus dikomunikasikan oleh Pemprov dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
Sebelumnya, Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU juga telah meninjau langsung GOR 17 Desember Turida pada 22 Juli 2026. Penanganan venue tersebut diarahkan dilakukan secara bertahap, antara lain melalui penanganan lintasan atletik dan penataan tribun agar memenuhi standar PON.
Kementerian PU disebut akan menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar perencanaan penanganan GOR sekaligus menghitung kebutuhan anggarannya.
Terkait munculnya anggapan bahwa kondisi tersebut memberikan harapan palsu karena sebelumnya anggaran Rp400 miliar disebut telah disiapkan, AKA membantahnya.
“Tidak ada PHP,” tegasnya.
Ia mengatakan Pemprov NTB akan terus melakukan persiapan teknis sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi pembiayaan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi sebelumnya menyebut kebutuhan revitalisasi GOR Turida diperkirakan mencapai sekitar Rp700 miliar, sedangkan anggaran yang sebelumnya disiapkan sekitar Rp400 miliar.
Mori juga menilai Pemprov NTB perlu lebih aktif mengawal kebutuhan anggaran tersebut. Menurutnya, GOR Turida tidak hanya penting untuk PON 2028, tetapi juga berpotensi digunakan untuk berbagai event olahraga berskala internasional.
“Harus ada gerakan lain dari pemerintah provinsi untuk mengawal bahwa anggaran itu memang dibutuhkan,” kata Mori.
