Pojok NTB — Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi NTB mendorong pengembangan ekowisata atau eco tourism sebagai bagian dari upaya mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di NTB.
Hal tersebut disampaikan Kepala Disparekraf NTB, Ahmad Nur Aulia, dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Eco Tourism di Hotel Lombok Raya, Rabu (19/8).
Ahmad mengatakan, pengembangan pariwisata berkualitas di NTB tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan alam dan budaya lokal.
Menurutnya, terdapat empat komponen utama yang perlu diperkuat, yakni destinasi, kelembagaan, harmonisasi pelaku industri pariwisata, serta strategi pemasaran.
“Bagaimana kita memastikan keberlanjutan dan kestabilan alam dan budaya lokal kita,” ujar Ahmad.
Ia mengakui, di tengah pertumbuhan pariwisata NTB, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera dicarikan solusi. Salah satunya adalah persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi keluhan di berbagai destinasi wisata.
“Kalau kita mau bicara sampah, hampir semua wilayah kita ini, keluhan yang utama yang selalu muncul itu berkaitan dengan sampah,” katanya.
Selain persoalan sampah, Ahmad juga menyinggung sejumlah persoalan lingkungan di destinasi wisata, termasuk kondisi di Bukit Marese yang sempat menjadi perhatian publik.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi catatan penting agar pengembangan pariwisata tidak justru mengorbankan ekosistem. Karena itu, konsep ekowisata diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan wisatawan, masyarakat, pelaku usaha, serta kelestarian lingkungan.
“Bagaimana ekosistem itu benar-benar bisa hadir di setiap destinasi kita. Ini tidak saling meniadakan, tetapi bisa saling inklusif,” ujarnya.
Isu Lingkungan Pengaruhi Minat Wisatawan
Ahmad juga mengungkapkan bahwa isu lingkungan dapat berdampak langsung terhadap citra dan kunjungan wisatawan ke NTB.
Ia mencontohkan adanya rencana kunjungan rombongan sekitar 100 wisatawan asal Inggris (United Kingdom/UK) yang disebut batal datang ke NTB akibat munculnya isu lingkungan.
“Karena ada isu lingkungan, akhirnya membatalkan kunjungannya ke Nusa Tenggara Barat,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, menurut Ahmad, menjadi peringatan bahwa persoalan lingkungan bukan lagi sekadar persoalan internal destinasi, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan wisatawan dan industri pariwisata.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, pengelola destinasi, pelaku industri, hingga komunitas untuk bersama-sama mencari solusi konkret.
“Kita harapkan ada gagasan untuk kita rapikan dalam harmonisasi kebijakan yang akan kita implementasikan bersama bagi keberlanjutan dan keberlangsungan pariwisata Nusa Tenggara Barat,” katanya.
Ahmad juga mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi menjelang sejumlah agenda pariwisata besar di NTB. Ia menyebut salah satu event besar yang akan berlangsung dalam waktu dekat adalah OTCP, yang dijadwalkan berlangsung kurang dari 50 hari lagi.
Ia berharap berbagai persoalan yang selama ini berulang dan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap citra pariwisata NTB dapat mulai diselesaikan secara bertahap.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, membutuhkan dukungan dari Bapak-Ibu sekalian,” pungkasnya.
