Pojok NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menyampaikan apresiasi kepada Ketua BPK RI beserta jajaran BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan secara independen, profesional, objektif, dan berintegritas. Menurutnya, proses pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
“Bagi kami, pemeriksaan ini bukan sekadar proses audit. Sepanjang pelaksanaannya, BPK juga memberikan edukasi dan pendampingan sehingga semangat yang terbangun adalah konsultasi dan perbaikan bersama,” ujar Iqbal.
Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK memiliki makna penting bagi Pemerintah Provinsi NTB. Selain menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, laporan tersebut juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Menurut Iqbal, setiap rekomendasi yang diberikan BPK dipandang sebagai energi perbaikan yang harus ditindaklanjuti secara serius. Sebab, ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bukan hanya terpenuhinya aspek administratif, melainkan sejauh mana anggaran yang dikelola mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rekomendasi dari BPK kami pandang sebagai energi untuk terus berbenah. Pada akhirnya yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah mampu menghadirkan kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat NTB,” katanya.
Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian akibat perlambatan ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, hingga perubahan geopolitik, Iqbal menilai NTB mampu menunjukkan daya tahan yang kuat. Menurutnya, struktur ekonomi daerah tetap bergerak positif dan adaptif menghadapi berbagai tantangan.
Untuk menjaga momentum tersebut, Pemprov NTB terus melakukan transformasi tata kelola pemerintahan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, digitalisasi layanan publik, reformasi birokrasi, serta penguatan budaya kerja yang profesional dan berintegritas.
Dalam kesempatan itu, Iqbal juga mengungkapkan keinginannya untuk melakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola keuangan daerah. Upaya tersebut, kata dia, mendapat dukungan penuh dari DPRD NTB sehingga menjadi modal penting untuk mempercepat reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
“Perbaikan tata kelola tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama antara eksekutif dan legislatif. Alhamdulillah, kami mendapatkan dukungan penuh dari DPRD untuk melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah,” ungkapnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD NTB yang selama ini menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara aktif. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menanggapi catatan yang disampaikan BPK terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, Iqbal menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan tingkat penyelesaian rekomendasi BPK.
Ia mengungkapkan bahwa Pemprov NTB telah berhasil meningkatkan alokasi anggaran pengawasan hingga mencapai standar yang diharapkan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan internal sekaligus mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan.
“Ke depan kami ingin menjadi contoh, bukan hanya dalam penguatan pengawasan, tetapi juga dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan terus menjadikan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Dengan semangat kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan, ia optimistis NTB mampu mewujudkan pemerintahan yang semakin profesional serta pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
